grafis
 

    Larangan Mudik Jangan Tebang Pilih

    29 April 2021 08:08 WIB
    PEMERINTAH diminta untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan kebijakan aturan larangan mudik Lebaran. Hal tersebut menanggapi munculnya wacana agar para santri diberikan dispensasi dari aturan larangan mudik.

    “Peraturan tersebut diberlakukan untuk mengutamakan kesehatan masyarakat, bukan menge depankan rasa kasihan, terlebih lagi banyak santri yang sebelumnya dinyatakan positif terpapar covid-19 di lingkungan ponpes,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, Rabu, 28 April 2021.

    Menurut dia, pemerintah daerah agar dalam menyikapi wacana harus berpedoman terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.
     
    Terpisah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan dispensasi khusus kepada santri dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran tahun ini.

    “Hukum mudik adalah sunah, sedangkan menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan adalah wajib. Untuk itu peniadaan mudik ini adalah upaya pemerintah dalam melindungi warga,” ujar Yaqut.

    Menag mengetahui bahwa kebijakan larangan ini tidak mudah diterima kalangan pesantren. Apalagi biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratarata ponpes telah mengakhiri masa pembelajarannya.

    Yaqut meminta para pengurus pondok pesantren agar memberi penjelasan kepada para santri. “Untuk itu kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri, maupun orangtua santri untuk bisa memahami aturan ini,” katanya.

    Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), melalui Satgas Penanganan Covid-19, menyatakan tidak akan melarang masyarakat Maluku Utara untuk mudik. Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat bersama forum pimpinan daerah.

    “Sesuai kesepakatan rapat, kita bolehkan masyarakat mudik. Bahkan daerah yang tidak satu provinsi pun kalau diaglomerasi boleh,” jelas Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir yang juga Wakil Ketua IV Satgas Covid-19 Malut.

    Samsudin melanjutkan, pihaknya akan menyurati pemerintah kabupaten dan kota agar menerapkan karantina mandiri bagi orang dari luar Provinsi Malut yang akan mudik ke wilayah-wilayah di Malut.

    Penyekatan di daerah
    Tim gabungan kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan dinas kesehatan di sejumlah daerah terus melakukan penyekatan dalam upaya mencegah pemudik.

    Pengguna kendaraan roda empat atau roda dua yang tidak dapat menunjukkan surat jalan, surat hasil rapid test, maupun surat kendaraan diminta untuk putar balik.

    Ini berlangsung misalnya di perbatasan Rembang (Jateng) dan Tuban (Jatim), perbatasan Kabupaten Garut, perbatasan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan lainnya.

    Pos pemantauan juga didirikan di beberapa jalur tikus seperti di penyebaran tradisional Sungai Bengawan Solo di Cepu dan jalur alternatif di Randublatung, Blora dengan Ngawi.
     
    Untuk mengantisipasi pemudik yang membawa virus, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan memasang alat GeNose milik pemprov di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok.

    “Kita cuma punya satu GeNose, nanti alat ini akan kita pinjamkan untuk dipasang di pelabuhan mengingat arus mudik di pelabuhan ini padat,” kata Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan.

    Sementara itu, PT Pelni (Persero) Cabang Makassar memastikan tidak akan melayani penjualan tiket kapal selama periode larangan mudik. Penjualan melalui website, Pelni Mobile Apps, kanal daring, hingga agen tiket juga dihentikan sementara. dok Media Indonesia

    (WWD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id