grafis
 

    Daerah Ikut Tanggung Biaya untuk Vaksinasi

    20 Januari 2021 07:16 WIB
    ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat mendukung pendanaan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi gratis ke pada seluruh penduduk Indonesia. Besaran dana APBD ta hun ini untuk mendukung semua program tersebut diperkirakan sekitar Rp15 triliun.

    “Pendanaan yang bersumber dari earmarking ditetapkan paling sedikit 4% dari anggaran 2021. Jadi, secara nasional mencapai Rp15 triliun dari APBD. Kami harap pemerintah daerah menggunakannya untuk menyukseskan vaksinasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD di Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.

    Earmarking merupakan salah satu pendekatan pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. 

    Dana sebesar Rp15 triliun diperoleh dari earmarking dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) yang diatur dalam Pasal 71B Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otsus.

    Aturan itu menyebutkan earmarking sebagian DBH atau DAU untuk mendukung vaksinasi sebesar 4% dari DAU 2021. Bila pemerintah daerah tidak mendapatkan DAU, dukungan pendanaan dapat bersumber dari DBH sesuai kemampuan keuangan setiap daerah.

    Menkeu menambahkan pemda memberikan laporan mengenai penggunaan sebagian dana transfer umum (DTU) untuk mendukung vaksinasi. Apabila pemda belum menganggarkan penggunaan DTU untuk vaksinasi, perlu dilakukan penyesuaian APBD sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

    “Saya ingin menyampaikan pengadaan vaksin atau keseluruhan pengadaan vaksin melalui APBN pemerintah pusat. Pe laksanaan vaksin ini ialah untuk daerah di dalam melaksanakan eksekusi vaksinasinya,” lanjut Sri Mulyani.

    Pemerintah mengestimasi besaran dana untuk program vaksinasi gratis secara nasional mencapai Rp74 triliun. Anggaran jumbo ini dapat berubah mengikuti perkembangan program dan kebutuhan di lapangan.

    “Pemerintah daerah turut aktif berkontribusi menyukseskan vaksinasi. Jangan sampai pemerintah daerah kemudian total mengandalkan DAU dari pusat, tetapi bersama-sama dengan pusat karena jauh lebih baik dampak dan hasilnya,” ujar Menkeu. Dok.MI

    (WWD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id