Multiusaha Kehutanan Bisa Tangkis Penurunan Ekspor Kayu Olahan

    Ade Hapsari Lestarini - 08 Juli 2020 13:27 WIB
    Multiusaha Kehutanan Bisa Tangkis Penurunan Ekspor Kayu Olahan
    Foto: dok MI.
    Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, mengapresiasi terbitnya Perdirjen PHPL Nomor 1 tahun 2020.

    Perdirjen PHPL Nomor P.01/2020 tersebut tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan, dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi.

    Perdirjen ini merupakan langkah terobosan kebijakan penting di tengah melemahnya kinerja sektor usaha karena dampak Pandemi covid-19.

    "Model multiusaha kehutanan potensial menjadi solusi bisnis di tengah menurunnya ekspor produk kayu olahan semester I-2020 sampai lima persen dibandingkan periode yang sama 2019," kata Indroyono, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Juli 2020.

    Kebijakan tersebut, lanjut Indroyono, merupakan bentuk pengejawantahan dan aktualisasi konsep konfigurasi bisnis baru kehutanan melalui pergeseran paradigma dari timber management menuju forest management, sebagaimana arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaan Rapat Kerja APHI 2018.

    Indroyono menyebutkan APHI telah menyusun Road Map Pembangunan Hutan Produksi periode 2019 sampai 2045. Dalam road map ini tertuang rencana optimalisasi pemanfataan ruang izin usaha melalui multiusaha, dengan mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemantaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

    "Dengan konfigurasi ini, maka nilai ekspor hasil hutan yang pada 2019 sebesar USD11,64 miliar, pada 2045 akan mencapai USD66,70 miliar, atau naik hampir enam kali lipat," jelas Indroyono.

    Untuk mencapai peningkatan nilai ekspor tersebut, diperlukan dukungan prakondisi kebijakan. Perdirjen P.1/2020 menjadi langkah awal penting bagi pencapaian target Road Map APHI. Indroyono berharap, kebijakan multiusaha kehutanan dapat didorong dalam bentuk integrasi hulu hilir menjadi model agribisnis yang terpadu.

    "Perlu dikembangkan skema agribisnis yang utuh, yang meliputi rangkaian kegiatan budi daya, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan skema pendanaan dan perluasan pemasaran. Dengan model agribisnis terpadu, maka akan diperoleh peningkatan nilai tambah atas produk hasil hutan," pungkas Indroyono.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id