Kurangi Impor Bahan Baku dari Sampah, Masyarakat Diminta Rajin Memilah

    Suci Sedya Utami - 26 Juli 2021 15:41 WIB
    Kurangi Impor Bahan Baku dari Sampah, Masyarakat Diminta Rajin Memilah
    Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vivien Ratnawati. Ffoto: Medcom.id



    Jakarta: Pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari impor bahan baku yang berasal dari sampah terpilah atau daur ulang pada 2030.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vivien Ratnawati menjelaskan alasan selama ini Indonesia masih mengimpor bahan baku tersebut lantaran kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan nonorganik di lingkup rumah tangga masih kecil.

     



    "Karena dari rumah kita enggak memilah. Kalau enggak memilah, sampah itu kotor campur makanan campur sayur dan sebagainya. Padahal kita butuh bahan baku bersih, kalau kita memilah dari rumah sampahnya, pengelolaan lanjutannya akan menjadi lebih baik, lebih mudah untuk menjadi bahan baku," kata Vivien dalam acara Media Group News Summit Series bertajuk Indonesia Green Summit 2021, Senin, 26 Juli 2021.

    Namun, kata Vivien, target tersebut tidak bisa dicapai tanpa adanya tambahan kekuatan 10 persen dari seluruh pihak mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor informal, hingga masyarakat. Untuk mendorong kegiatan pemilahan sampah, kata Vivien, pihaknya juga menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga organisasi keagamaan terutama tokoh agama.

    Ia bilang dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang taat pada pemimpin keagamaan, maka diharapkan bisa menjadi upaya yang efektif dalam rangka mencapai target tersebut.

    Ia bilang dalam upaya pengelolaan sampah, pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan, salah satunya Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 97 Tahun 2017 tentang rencana kebijakan strategis nasional untuk menjadikan Indonesia bersih 100 persen di 2025.

    Menurut Vivien, target ini juga bisa dicapai dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular yakni bagaimana mendayagunakan sampah sebagai sumber daya agar sampah tidak terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan cara mendaur ulang.

    Dirinya menjelaskan telah ada surat ketetapan bersama (SKB) antara Menteri LHK, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Kapolri.

    Dari sisi KLHK, dengan mendorong pemilahan sampah, sampah dipilah harus dibawa ke bank sampah. Saat ini terdapat 11 ribu bank sampah yang tersebar di Indonesia dan diperkirakan akan terus bertambah. Pihaknya juga membantu untuk menghubungkan antara bank sampah dengan offtaker atau perusahaan pembeli atau daur ulang.

    Sementara dari sisi Kementerian Perindustrian yakni dengan memperbanyak perusahaan daur ulang bisa berupa manufaktur. KLHK telah berkoordinasi dengan Kemenperin untuk membangun perusahaan daur ulang di seluruh Indonesia.

    "Kan enggak mungkin bank sampahnya ada di Papua atau Maluku, tapi harus diangkut ke offtaker di Jawa. Apabila daerah kesulitan dalam mencari offtaker, KLHK siap bantu," tutur Vivien.

    Sedangkan Kementerian Perdagangan yang memberikan izin importasi. Apabila kuota bahan baku tersebut bisa dipenuhi dari dalam negeri maka kuota impornya bisa diturunkan. Serta Polri membantu dalam hal pengawasan impor kalau ada sampah-sampah ilegal yang masuk.

    "Jadi ujung-ujungnya pemenuhan bahan baku daur ulang bisa dipenuhi dari sampah yang terkelola dan sampah yang terpilah, juga menuju Indonesia bersih di 2025," jelas Vivien.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id