Wamen LHK Minta Pemimpin Lingkungan Daerah Punya Terobosan

    Media Indonesia.com - 31 Maret 2021 23:46 WIB
    Wamen LHK Minta Pemimpin Lingkungan Daerah Punya Terobosan
    Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Foto: KLHK



    Jakarta: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong meminta pemimpin lingkungan di daerah memiliki banyak terobosan di tengah keterbatasan. Apalagi, institusi lingkungan hidup selalu ditandai oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. 

    "Sejatinya, keterbatasan ini justru harus memberikan peluang untuk membuktikan jati diri sebagai pemimpin lingkungan yang kolaboratif," kata Alue Dohong saat menutup Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. 






    Alue juga meminta pemimpin lingkungan di daerah memiliki kemampuan interpersonal untuk mempengaruhi dan mendorong upaya kolektif meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Program pembangunan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, berbagai dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, harus dipengaruhi agar mengarah kepada upaya melindungi lingkungan dan mengendalikan pencemaran. 

    Rakernis yang dibuka oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, kemarin, ini diikuti eselon I Lingkup Kementerian LHK; eselon II Lingkup Ditjen PPKL; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di 34 Provinsi; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten se-Indonesia.

    Menurutnya, sumber daya yang berada di dunia usaha dan modal sosial yang berada di masyarakat perlu digali dan didorong untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Ia juga meminta pemimpin lingkungan daerah untuk berbagi kekuasaan dan pengaruh dengan membangun sinergi dengan individu maupuan organisasi atau komunitas.

    “Model DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response) yang telah disinggung dalam rakernis ini dapat digunakan sebagai media untuk memahami konteks perbaikan lingkungan yang lebih baik. Sebagai alat untuk mengomunikasikan hubungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Dan membangun keterlibatan pemangku kepentingan," kata Alue.

    Dalam kesempatan itu, Alue juga meluruskan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Perlu ditegaskan bahwa dengan peraturan tersebut maka anggapan Amdal dan izin lingkungan tidak lagi ada atau dilemahkan, adalah tidak benar," kata dia. 

    Secara prinsip dan konsep, lanjut dia, Amdal dan persetujuan lingkungan tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja.

    "Justru untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan," katanya.


    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id