Belanja Daring Tumpuk Sampah Plastik

    Media Indonesia - 11 Juni 2020 15:02 WIB
    Belanja Daring Tumpuk Sampah Plastik
    Seorang pekerja menyelesaikan tugasnya di sebuah tempat pengelolaan limbah plastik rumahan. Foto: dok MI/Andri Widiyanto.
    Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat terjadi peningkatan frekuensi berbelanja secara daring, baik layanan antarmakanan siap saji ataupun belanja daring berbentuk paket selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    Kepala DLH DKI Jakarta Andono Warih mengatakan hal itu berdampak terhadap peningkatan sampah plastik pembungkus paket belanja daring tersebut.

    Dia pun mengimbau agar masyarakat mengurangi penumpukan sampah plastik tersebut dengan menjalankan tips belanja daring ramah lingkungan yang direkomendasikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

    "Seperti mendukung penjual dan produk tanpa pembungkus plastik, meminta penjual untuk mengurangi pembungkus plastik, membeli barang dalam kemasan besar atau satukan bermacam daftar belanjaan dalam satu pembelian," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 11 Juni 2020.

    Andono pun mengingatkan mulai 1 Juli 2020 warga sebaiknya membawa kantung belanja ramah lingkungan saat berbelanja. Sebab, pada saat itu berlaku secara resmi larangan penggunaan kantung belanja plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, swalayan, hingga pertokoan.

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 142/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

    Dalam Pergub itu diatur pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat harus mewajibkan seluruh pelaku usaha atau tenant di tempat yang dikelolanya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) dan melarang kantong belanja plastik sekali pakai.

    Bagi pengelola perbelanjaan dan toko yang tidak menyediakan fasilitas kantung belanja ramah lingkungan dan masih menyediakan kantung belanja sekali pakai akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis 1 hingga 3.

    Jika teguran tidak ditindaklanjuti, akan dilanjutkan dengan sanksi denda paksa minimal Rp5 juta dan maksimal Rp25 juta. Pusat perbelanjaan maupun toko juga dapat ditutup dan dicabut izinnya, jika masih melanggar ketentuan ini.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id