RUU Ciptaker Dinilai Solusi Sengkarut Regulasi Sawit

    Medcom - 18 Mei 2020 22:53 WIB
    RUU Ciptaker Dinilai Solusi Sengkarut Regulasi Sawit
    Kelapa Sawit. Foto : MI/GINO F HADI.
    Jakarta: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). RUU ini dinilai penting dalam rangka memaduserasikan regulasi pertanahan dan kehutanan.

    Ketua Umun Apkasindo Gulat Manurung menjelaskan legalitas lahan menjadi masalah bagi perkebunan sawit milik rakyat dalam beberapa tahun terakhir. Perkebunan sawit rakyat saat ini dimasukkan dalam kawasan hidrologis gambut (KHG) fungsi lindung. Imbasnya, lahan petani masuk peta indikatif yang ditunda izin barunya dan memoratorium kelapa sawit. 

    Menurut Gulat, solusi masalah tenurial ini, ia mengusulkan dibuat jalur petani sawit di Kementerian ATR/BPN, sosialisasi kepada seluruh kantor BPN Provinsi/ Kabupaten. Serta melibatkan Apkasindo dalam pemetaan dan pengukuran lahan petani, pemberian sertifikat gratis untuk lahan pekebun sawit, dan proses balik nama kolektif.

    Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, terang Gulat petani akan kesulitan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap pekebun sawit untuk memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam lima tahun mendatang. Sertifikat ISPO mewajibkan petani mempunyai surat hak milik (SHM) atas lahan perkebunan kelapa sawit. 

    “Waktu lima tahun untuk prakondisi ISPO sangat singkat bagi petani. Jangan sampai ada kesan dengan aturan yang ada para petani justru seperti hendak disingkirkan dari sektor industri kelapa sawit di Tanah Air,” ujarnya.

    Gulat berharap RUU Ciptaker Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa memangkas dan menyelaraskan berbagai aturan regulasi pertanahan. Sehingga, para petani bisa mengurus status legal lahan mereka dengan mudah, tanpa berbeli-belit.

    Sementara itu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra menyampaikan RUU Ciptaker bisa memaduserasikan aturan di lapangan. Serta penyederhanaan regulasi pertanahan. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi investor di sektor kelapa sawit.

    “Industri kelapa sawit menghadapi persoalan tumpang tindih peraturan. Persoalan ini dapat teratasi melalui RUU Cipta Kerja karena terjadi overlapping regulasi di lapangan. Kami ingin kebijakan komprehensif dan berkelanjutan,” kata Surya.

    Surya menilai, RUU Ciptaker pun bisa menghilangkan ego sektoral antarkementerian dan aturan yang karut marut. RUU Ciptaker bisa merangkum regulasi dalam satu kesatuan. Kementerian ATR/BPN mempunyai tiga klaster di dalam RUU Cipta Kerja, yaitu klaster pengadaan tanah, investasi dan proyek pemerintah, dan penyederhanaan perizinan berusaha.

    "Dari hasil pengecekan ke teman peneliti dan pengusaha, tantangan industri sawit adalah data khususnya peta (lahan) kerap terjadi overlapping. Atau peta batasnya yang jelas mana yang memang bisa untuk usaha mana yang tidak mana. Persoalan ini sangat krusial. Di sini lah persoalan data ini dijawab di RUU Cipta Kerja,” ujarnya.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id