Menteri Siti: DAK Bidang Lingkungan Masih Minim

    Antara - 23 Juni 2021 22:41 WIB
    Menteri Siti: DAK Bidang Lingkungan Masih Minim
    Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: Kementerian LHK



    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan masih minim. Menurutnya, rata-rata DAK fisik untuk bidang lingkungan hanya 0,34 persen dari total DAK fisik. Pagu alokasi itu, kata Siti, bahkan berkurang dalam tiga tahun terakhir.

    Hal yang sama juga terjadi untuk DAK fisik bidang kehutanan. Rata-rata hanya 0,4 persen per tahun dari total DAK fisik.

     



    "Padahal, dukungan DAK sangat penting. Ketika kita menyatakan bahwa masalah lingkungan semakin berat dan serius, maka DAK dari pemerintah pusat bagi daerah menjadi sangat penting. Seharusnya masalah lingkungan menjadi prioritas," kata Siti, saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu, 23 Juni 2021.

    Pada 2022, Siti berharap dana transfer daerah bidang lingkungan dan kehutanan ditingkatkan. Peningkatan ini sebagai respons atas dampak pandemi covid-19 dan dukungan untuk pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Siti mengatakan DAK lingkungan nonfisik dibutuhkan untuk program peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, DAK juga penting untuk program-program unggulan pemerintah, seperti perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan ekonomi sirkular pengelolaan sampah dan limbah, Ekoriparian, serta instalasi pengolahan air limbah.

    Sebelumnya, pemerintah mengusulkan DAK fisik bidang kehutanan pada 2022 sebesar Rp452,44 miliar. Sedangkan DAK fisik bidang lingkungan hidup diusulkan Rp755,86 miliar. 

    Limbah covid-19

    Pada kesempatan itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan koreksi penambahan pagu anggaran tahun 2022. Salah satunya kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) untuk penanganan limbah covid-19.

    Seperti dilansir Antara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan legilator meminta KLHK untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran tahun 2022 terutama pada beberapa eselon I. Koreksi itu diharapkan untuk penanganan limbah medis pada masa pandemi covid-19.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id