KLHK Yakin UU Cipta Kerja Urai Masalah Akut Sektor Kehutanan

    Ferdian Ananda - 13 Oktober 2020 11:00 WIB
    KLHK Yakin UU Cipta Kerja Urai Masalah Akut Sektor Kehutanan
    Petani memetik kopi robusta di Kawasan Kaki Gunung Galunggung, Kampung Ciakar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (21/6/2020). Foto: Antara/Adeng Bustomi
    Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meyakini UU Cipta Kerja bisa mengurai masalah akut dan menahun di sektor kehutanan. Diaturnya perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja adalah jalan masuk untuk mengurai persoalan itu.

    "Perhutanan sosial menjadi salah satu alternatif menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan yang akut dan menahun. Melalui UU Cipta Kerja, masyarakat di sekitar hutan dapat bekerja dalam perlindungan hukum yang jelas," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam webinar Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multi-Tafsir bertema 'Hutan Sosial untuk Lapangan Kerja dan Keadilan', Senin, 12 Oktober 2020.

    Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, hutan hak atau hutan adat. Perhutanan sosial digawangi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjaga dinamika sosial dan budaya. 

    Secara kultural, Wakil Ketua IV DPR Dedi Mulyadi menjelaskan perhutanan sosial sudah terbentuk pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Tujuan utamanya yaitu melindungi areal hutan yang tidak boleh dijamah oleh masyarakat. Areal hutan harus terjaga kelestariannya dengan tetap mengedepankan perekonomian masyarakat setempat. 

    Saat ini, kata dia, pemerintah memiliki otorisasi penuh dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya kehutanan. Dedi berharap para pengelola kehutanan dapat meletakkan hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi publik, tetapi juga sebagai sumber spiritualitas publik.

    "Ekonomi bukan kayunya, ekonomi bukan rantingnya, tetapi ekonomi adalah pelestariannya,” kata Dedi.

    Baca: Aturan Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Lindungi Masyarakat Adat

    Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, menyebut capaian kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) sejak 2016 hingga 2020 terus meningkat. Hingga Juni 2020 tercatat ada 7.311 KUPS dan lebih dari dua juta tenaga kerja sektor perhutanan sosial.

    "Keberadaan perhutanan sosial di dalam UU Cipta Kerja diharapkan bisa lebih menguatkan penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Bambang.

    Sebagai contoh, selama pandemi ini program perhutanan sosial bisa membantu perekonomian mereka. Produk petani hutan seperti madu, minyak kayu putih, jahe merah menjadi laris saat pandemi covid-19. 

    Guru Besar Fakultas Kehutanan San Afri Awang mengatakan program perhutanan sosial harus diletakkan sebagai sentral karena memuat tiga hal, yaitu ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan. Ia meminta KLHK untuk untuk memperkuat aturan perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja itu dalam peraturan pemerintah.

    "Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menciptakan inisiatif-inisiatif program. Jangan lupa juga, social forestry punya kewajiban menanam kayu. Siapa pun yang pegang izin, pastikan mereka juga menanam kayu," kata San Afri.

    (UWA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id