KLHK Konfigurasi Bisnis Baru via Multiusaha Kehutanan

    Ade Hapsari Lestarini - 08 Juli 2020 12:42 WIB
    KLHK Konfigurasi Bisnis Baru via Multiusaha Kehutanan
    Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Bambang Hendroyono (kedua dari kiri). Foto: dok KLHK.
    Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjaga produktivitas dan memulihkan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama dalam merumuskan kebijakan di tengah pandemi covid-19 ini.

    Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Bambang Hendroyono mengatakan hal tersebut saat sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.1/PHPL/SET/KUM.1/5/2020.

    Bambang mengatakan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi di dalam areal izin usaha perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, orientasinya tidak hanya pemanfaatan hasil hutan kayu saja, tetapi pemanfaatan potensi kawasan lainnya seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

    Karena itu, baru-baru ini KLHK mengeluarkan kebijakan terobosan Perdirjen PHPL Nomor P.01/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi.

    "Perdirjen P.01/2020 terbit untuk menjawab peluang dan tantangan, bagaimana areal izin di hutan produksi sekitar 30 juta hektare (ha) ini berkontribusi untuk mengatasi pelemahan ekonomi masyarakat karena pandemi covid-19 dan di sisi lain memperkuat arus kas usaha," ujar Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Juli 2020.

    Lebih lanjut, Bambang mengatakan pengembangan model multiusaha kehutanan saat ini berada dalam momentum yang tepat di tengah pandemi covid-19. Terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan.

    Hal ini disebabkan adanya karantina wilayah (lockdown) di sejumlah negara yang menyebabkan distribusi terhambat, maupun karena pergerakan logistik dalam negeri yang melambat.

    "Model multiusaha yang mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan hasil hutan bukan kayu berupa tanaman atau komoditas semusim, antara lain melalui pola agroforestry atau silvopastur, menjadi solusi efektif untuk antisipasi krisis pangan," jelas Bambang.

    Dia menjelaskan penerapan model multiusaha kehutanan selain memanfaatkan hutan produksi untuk kepentingan bisnis, juga dalam rangka untuk peningkatan produktivitas rakyat di dalam konsesi, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

    Model ini pada dasarnya menjabarkan ketentuan pengembangan diversifikasi usaha di areal izin, antara lain sebagaimana di atur dalam PermenLHK No. P.62 tahun 2019 tentang Pembangunan HTI. Bambang berharap, pemegang izin dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal, karena melalui model penugasan, pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk multiusaha, cukup dilakukan dengan mengajukan suplisi Rencana Kerja Usaha.

    "Dengan penugasan model multiusaha, pemegang izin dapat menyiapkan perencanaan model bisnisnya lebih matang, sejalan dengan penyederhanaan perizinan yang sedang dibahas melalui RUU Cipta Kerja," kata Bambang.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id