Omnibus Law Menjadikan Bisnis Indonesia Lebih Baik di Mata Dunia

    Ade Hapsari Lestarini - 02 Desember 2020 23:14 WIB
    Omnibus Law Menjadikan Bisnis Indonesia Lebih Baik di Mata Dunia
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Foto: dok KLHK.



    Jakarta: Pemerintah mengemukakan peran Omnibus Law dalam membangun iklim usaha yang baik di Indonesia.

    Tema tersebut dibahas dalam forum bertajuk Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World yang dihadiri oleh wakil dari berbagai perusahaan anggota International Chamber of Commerce (Kadin Internasional) pada Senin, 30 November 2020.




    Dalam forum ini ditutup dengan optimisme yang tinggi atas pembahasan Omnibus Law Indonesia yang mencakup lingkungan, pangan, penggunaan lahan, penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja, iklim investasi termasuk UKM, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, serta perpajakan.

    Mengutip keterangan resminya, Rabu, 2 Desember 2020, lebih dari 180 eksekutif senior dari 30 negara berpartisipasi dalam diskusi yang sengit dengan Wakil Ketua DPR, lima menteri, dan beberapa pejabat senior pemerintah.

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan pelaksanaan UU Cipta Kerja harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan segala ketentuan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Adapun tujuan utama dari pembentukan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan berpartisipasi menuju pembentukan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    "Tak bisa dipungkiri UU Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi yang intensif tentang manfaat hukum perlu dilakukan," ujar dia.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan implementasi Omnibus Law yang baru saja disahkan akan diimplementasikan pada Februari 2021.

    Menurut Luhut, pemerintah sejauh ini telah merampungkan draf untuk 44 implementasi peraturan untuk hukum.

    "Pemerintah masih mengidentifikasi aturan turunan lain agar bisa terlaksana sesuai target," ujarnya saat menyampaikan sambutan di acara dialog forum Tri Hita Karana tentang Omnibus Law.

    Dalam forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya juga menyoroti pentingnya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terhadap pengurusan izin Amdal dengan izin usaha.

    Siti Nurbaya mengatakan kemampuan untuk mencabut izin usaha yang berlaku memudahkan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan.

    "Omnibus Law menjatuhkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan diutamakan," tambah Menteri Siti Nurbaya.

    Selain itu pemerintah pusat juga akan memberlakukan metode standar untuk evaluasi Amdal, mengganti standar berbeda yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah.

    Kemudian standar evaluasi dan keleluasaan dalam membentuk tim penilai harus lebih cepat dan memiliki kualitas hasil lebih baik. "Kami akan menyambut Anda di Indonesia dengan semangat ekonomi yang ramah lingkungan," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id