Asosiasi Dukung Impor Daur Ulang Sampah Jepang

    Gervin Nathaniel Purba - 08 September 2020 10:01 WIB
     Asosiasi Dukung Impor Daur Ulang Sampah Jepang
    Sampah Daur Ulang di Jepang. Foto : AFP.
    Jakarta: Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) mencatat permintaan plastik Polyethylene Terephthalate (PET) tetap meningkat selama pandemi covid-19 oleh industri kemasan. Hal ini disebabkan terus meningkatnya pemenuhan kebutuhan bahan pokok.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretari ADUPI Wartono mengatakan pihaknya mengajukan impor. Sebab, kebutuhan lokal tidak seimbang dengan jumlah permintaan yang tinggi. Di samping itu, kualitas botol lokal tidak bagus jika dilihat dari kadar intrinsic viscocity (IV) yang diturunkan.

    Biasanya, Indonesia mengimpornya dari Australia, Selandia Baru, Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menganjurkan agar mengimpor botol kemasan dari Jepang.

    Bukan tanpa alasan Kemendag menganjurkan agar mengimpor botol kemasan dari Jepang. Botol dari Negeri Sakura itu bersih. Hal ini dikarenakan masyarakat Jepang yang sudah terbiasa memilah sampah sejak dini.

    "Mereka sudah terbiasa memilah, sehingga (sampah plastik) tidak sampai ke landfill (tempat pembuangan akhir/TPA)," ujar Wartono kepada Medcom.id, Selasa, 8 September 2020.

    Masyaraat Jepang sudah paham. Dalam memilah sampah plastik, dalam hal ini botol kemasan, label sudah dikelupas dan mencabut tutup botol. Botol bekas menjadi siap pakai dalam keadaan bersih.

    "Beda dengan negara lain, sampah itu postconsumer," ujar dia.

    Sejauh ini, Jepang menjadi negara dengan manajemen sampah terbaik. Ada dukungan dan campur tangan pemerintah dalam mengelola sampah, sehingga masyarakat juga memiliki kesadaran tinggi dalam memilah sampah.

    Berkaca dari Jepang, Wartono menilai seharusnya pemerintah turut memberikan dukungan dalam pengolahan sampah. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amahan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

    Mengacu dari UU tersebut, menurutnya, setiap kabupaten/kota harus ada tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Selain TPA, seharusnya juga ada unit produksi yang memilah sampah organik, lalu diproses menjadi kompos pada industri kompos. Selain itu, seharusnya ada mesin yang mengolah sampah plastik.

    "Tapi, apakah wujud TPA kita seperti mini pabrik? Yang ada timbun dan bakar kan. Di situ tidak ada kabupaten/kota yang melaksanakan UU Nomor 18 Tahun 2008, khususnya menyediakaan TPST. Makanya tidak heran (sampah) larinya ke laut. Kalau sudah gitu, pemerintah seperti kebakaran jenggot," kata Wartono.

    Selain itu, pemerintah di beberapa negara juga menerapkan regulasi setingkat UU yang mewajibkan industri menggunakan daur ulang plastik minimal 30 persen. Hal itu mendorong pengolahan sampah akan semakin maju dan mencegah sampah plastik akan terbuang ke laut.

    Wartono menilai perlu waktu lama agar Indonesia bisa mandiri manajemen sampah seperti Jepang. Sebab, proses mengubah kebiasaan lama dalam hal memilah sampah tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat.

    "Mungkin satu generasi harus hilang dulu. Sejak kecil kita tidak diajarkan membuang sampah yang betul. Mungkin anak-anak sekarang sudah diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Ada sekolah yang sudah kategori membuang sampah dengan baik, ada memilah, dan edukasi. Zaman kita tidak kayak gitu," ucap Wartono.


    (SAW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id