comscore

Kritisi RUU EBT, KPI Dorong Perempuan Jadi Produsen Energi

Medcom - 08 Maret 2022 12:56 WIB
Kritisi RUU EBT, KPI Dorong Perempuan Jadi Produsen Energi
Ilustrasi panel surya buatan Indonesia. Foto: MI/ Ramdani
Jakarta: Komisi Perempuan Indonesia (KPI) mengkritisi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Salah satu yang didorong agar menjadi perhatian DPR dan pemerintah sebagai pembuat regulasi adalah dijadikannya perempuan sebagai produsen energi.

"KPI mendorong DPR dan pemerintah untuk memosisikan perempuan sebagai produsen energi," kata Presidium Nasional KPI KK Petani, Dian Aryani, melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Maret 2022.
RUU EBT saat ini telah diserahkan oleh DPR ke Badan Legislasi (Baleg) untuk masuk ke tahap harmonisasi. Namun, sejumlah pihak merasa banyak yang belum terefleksi dalam RUU tersebut. 

Salah satunya, KPI mengkritisi RUU tersebut belum mengakomodasi kelompok perempuan dan masyarakat di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). KPI kemudian bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan webinar berjudul RUU EBT: Melihat Lebih Jauh Perspektif Gender Diakomodasi dalam Kebijakan Energi. 

Dian mengatakan energi berperan penting dalam kehidupan perempuan yang lekat dengan aktivitas rumah tangga. Penggunaan jenis energi akan berpengaruh pada produktivitas dan hidup perempuan. 

"Jenis energi yang sarat emisi dan polusi akan berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan perempuan, terutama di daerah 3T di Indonesia," kata dia. 

Tidak hanya itu, selama ini perempuan hanya ditempatkan sebagai konsumen energi. Padahal, seharusnya ada kesempatan bagi masyarakat umum, termasuk perempuan di rumah untuk memproduksi energi dan menggunakannya sendiri.

"Dari sisi kebijakan energi, KPI mendesak agar dibuat kebijakan pengembangan energi bersih terbarukan yang terjangkau di tingkat lokal dibandingkan mengandalkan energi fosil dan nuklir," kata Dian.

Baca: Perempuan Diajak Meningkatkan Kemampuan untuk Mengikis Bias

Dia melanjutkan, daripada mengembangkan energi baru, pemerintah diminta fokus memanfaatkan energi bersih yang tidak mengandung polutan serta energi terbarukan. Keberadaan pasal yang mengatur perlindungan inisiatif masyarakat dalam membangun, mengembangkan, dan memanfaatkan energi bersih terbarukan menjadi penting terutama untuk skala rumah tangga dan skala komunitas yang bersifat nonkomersial.

"Selain itu, pemerintah perlu menerapkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan EBT," kata dia.







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id