Negara G20 Habiskan USD151 Miliar untuk Energi Fosil

    Ade Hapsari Lestarini - 15 Juli 2020 17:59 WIB
    Negara G20 Habiskan USD151 Miliar untuk Energi Fosil
    Foto: AFP.
    Jakarta: Kebijakan pemulihan mendukung bahan bakar fosil mencapai Rp95,33 triliun di Indonesia. Sementara insentif proyek-proyek energi terbarukan hanya berupa penangguhan angsuran pinjaman dan penurunan suku bunga.

    Komitmen pemerintah negara-negara G20 untuk mendukung energi bersih dan perlindungan lingkungan belum terlihat. Data terbaru yang dirilis Energy Policy Tracker, situs yang melacak kebijakan pemulihan terkait iklim dan energi, menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara G20 telah menghabiskan total USD151 miliar untuk mendukung bahan bakar fosil.

    Dari angka tersebut, hanya 20 persen yang memberi dukungan finansial dengan mensyaratkan kebijakan hijau, seperti menetapkan target iklim atau mengimplementasikan rencana pengurangan polusi. Bahkan, dari komitmen sebesar USD89 miliar untuk energi bersih, 81 persen di antaranya merupakan subsidi yang tidak spesifik memerlukan stipulasi perlindungan lingkungan.

    Menurut data yang dirilis hari ini, hanya USD16 miliar yang memastikan dukungan energi bersih seperti matahari dan angin. Data dari Energy Policy Tracker ini menganalisis sejumlah kebijakan yang dibagi menjadi lima kategori.

    "Dengan kedok pengeluaran pemulihan covid-19, pemerintah mengalirkan sejumlah besar uang publik untuk industri fosil yang sedang melemah, membuang kesempatan memerangi krisis iklim sambil memperkaya para pencemar," kata Direktur Program OCI Alex Doukas, dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Juli 2020.

    Menurut dia anggaran pemulihan harus secara signifikan mengubah arah untuk mendukung energi bersih sebagai investasi masa depan, ketimbang menyubsidi para pencemar di masa lalu. Bahan bakar fosil adalah investasi yang buruk, bahkan sebelum pandemi dimulai.

    Di Indonesia, kebijakan pemulihan mendukung bahan bakar fosil mencapai Rp95,33 triliun, sementara hanya Rp3,5 triliun yang masuk dalam kategori energi bersih bersyarat. Anggaran tersebut malah digunakan untuk paket stimulus yang telah memberi keuntungan bagi perusahaan berbahan bakar fosil, termasuk pembayaran talangan dan kompensasi ke sejumlah BUMN seperti PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Garuda Indonesia Tbk. Sementara itu, kebijakan hijau terbesar hanya diberikan berupa penangguhan angsuran pinjaman dan penurunan suku bunga untuk proyek energi terbarukan.

    Energy Policy Associate IISD Anissa R Suharsono mengatakan bahwa dalam agenda rencana pemulihan dan pembangunan masa depan Indonesia, perancangan sistem energi yang lebih tangguh harus menjadi prioritas.

    "Indonesia perlu memberi perhatian yang lebih serius dalam pengembangan energi terbarukan. Bukan hanya mengupayakan untuk pulih dari krisis ini, kita juga harus mengupayakan agar Indonesia dapat membangun kembali dengan lebih baik," kata Anissa.

    Energy Policy Tracker memberikan informasi tentang komitmen pendanaan publik dan kebijakan pemerintah lainnya terkait produksi dan konsumsi energi di negara-negara G20 sejak awal pandemi, dengan pembaruan minguan. Meski retorika tentang pemulihan hijau semakin menguat di tataran kebijakan, tetapi praktiknya tidak demikian. Data menunjukkan, produsen bahan bakar fosil dan sektor tinggi karbon seperti maskapai penerbangan saat ini menerima 70 persen lebih banyak bantuan pemulihan ketimbang energi bersih.

    Energy Policy Tracker mendaftarkan lebih dari 200 kebijakan dari negara-negara G20, menggabungkan jumlah dari setiap kebijakan tersebut untuk menghitung total angkanya. Untuk memberi informasi detail mengenai dukungan terhadap berbagai jenis energi, data dari fosil dan energi bersih dibagi menjadi sub-sub kategori, dengan syarat dan tanpa syarat. Kategori ini memberikan gambaran berdasarkan tingkat dukungan pemerintah untuk pemulihan hijau.

    Peneliti senior Overseas Development Institute (ODI) Angela Picciariello mengatakan negara G20 menghasilkan 85 persen dari PDB global dan bertanggung jawab atas sekitar 80 persen emisi gas rumah kaca global. Dengan pemerintah G20 berkomitmen menyuntikkan lebih dari USD8 triliun ke dalam ekonomi global, keputusan yang dibuat hari ini tentang distribusi anggaran tersebut akan mengunci jejak lingkungan dunia selama beberapa dekade mendatang.

    "Pemulihan dari krisis virus korona harus menghasilkan percepatan transisi energi. Jika kita melewatkan kesempatan dan memulai pemulihan ekonomi bertenaga fosil lagi, seperti yang dilakukan pada 2008, maka bumi kita yang sudah demam tinggi pasti akan berubah menjadi sengatan panas," kata Profesor Urusan Internasional dan Publik di Columbia University Dr. Tom Moerenhout.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id