Apindo: Kenaikan Upah Memberatkan Pengusaha

    19 Oktober 2018 13:29 WIB
    Apindo: Kenaikan Upah Memberatkan Pengusaha
    Sejumlah pekerja meyelesaikan pembuatan pakaian di pabrik garmen PT Citra Abadi Sejati, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya)
    Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja memutuskan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada 2019. Kenaikan tersebut dinilai memberatkan kalangan pengusaha.

    Ketua Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto mengatakan di satu sisi pekerja selalu merasa kenaikan upah terlalu kecil, di sisi lain pengusaha mengaku berat lantaran kenaikannya dianggap terlampau tinggi. 

    "Kenaikan upah selalu jadi isu terus menerus. Kalau ditanya siap tidak siap, harus siap dengan berbagai risiko yang akan dihadapi," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 19 Oktober 2018.

    Harijanto mengatakan beberapa sektor yang merasa keberatan dengan kenaikan upah 8,03 persen pada 2019 di antaranya industri ritel, garmen, dan sejumlah padat karya lainnya.

    Ia mengakui penerbitan PP 78/2015 bagian dari kompromi menyelamatkan industri dari kenaikan upah yang luar biasa sejak 2011. Hanya saja imbasnya sektor industri di Indonesia kurang mampu bersaing dengan negara-negara lain.

    "Denagn Vietnam yang notabene kompetitor terdekat kita saja kita tidak bisa bersaing. Lebih bagus nantinya pemerintah mengatur kenaikan berdasarkan inflasi saja, itu lebih mampu menyelesaikan banyak persoalan," ungkapnya.

    Menghadapi revolusi industri 4.0, kata Harijadi, dunia usaha di Indonesi semakin tidak kompetitif. Faktor label cost dari kenaikan upah justru mempercepat proses otomatisasi. 

    Salah satu hal yang mungkin terjadi adalah pemutusan hubungan kerja sebab hanya itu satu-satunya upaya efisiensi bagi pengusaha untuk mempertahankan industrinya.

    "Persoalan kita sekarang bagaimana meningkatkan produktivitas secara nasional supaya ekspor meningkat karena yang kita hadapi kan defisit, impor lebih besar. Lingkaran itu yang harus kita putus sehingga ini hal yang harus kita pikirkan bersama," jelasnya.

    Sementara itu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregal mengatakan bagaimana pun pengusaha tetap harus patuh terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 sebagai dasar pemerintah menaikkan upah, kendati merasa dirugikan.

    Yang harus dilakukan saat ini, kata Timboel, industri yang berorientasi pada ekspor perlu bicara lebih jauh dengan serikat pekerja agar proses kenaikan disesuaikan dengan gejolak mata uang dan kondisi industri non-ekspor lainnya.

    "Saya harap semua pihak harus bisa menerima dengan konsekuensi negosiasi kembali dengan perusahaan yang orientasinya ekspor. Kalau Apindo menerima jangan lagi ada perusahaan yang membayar dengan hanya berdasar pada kenaikan upah minimum semua harus patuh," pungkasnya.





    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id