100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Pondasi Infrastruktur Bencana Masih Belum Kokoh

    Nia Deviyana - 26 Januari 2020 14:30 WIB
    100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Pondasi Infrastruktur Bencana Masih Belum Kokoh
    Ilustrasi bencana alam. Foto ; AFP.
    Jakarta: Pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemerintahannya di periode kedua. Meskipun tinggal melanjutkan, pondasi yang dibangun untuk infrastruktur, khususnya kebencanaan, dinilai belum kokoh.

    Ketua Umum Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun Alrasyid Lubis menilai, pemerintah masih 'pelit' berinvestasi pada data. Padahal, data sangat penting sebagai acuan dalam mengambil keputusan maupun menerapkan kebijakan.

    "Kuda-kuda (infrastruktur bencana) belum solid, validitas data masih belum matang sehingga harus ditingkatkan. Jangan baru kejadian (bencana) baru ribut," ujar Harun saat dihubungi Medcom.id, belum lama ini.

    "Bahaya-bahaya itu kan sudah kita dengar sejak lama. Lingkar api di beberapa pulau besar kita, kemudian di Pantai Utara ada penurunan tanah, kita perlu mengetahui apa yang terjadi. Kita punya BMKG, punya semua, tapi apakah data-data kebencanaan yang kita punya sudah cukup valid untuk digunakan membuat keputusan yang tepat?" imbuhnya.

    Hal ini, menurut Harun, seolah menjadi ironi di tengah kencangnya isu perubahan iklim yang digaungkan sejak lama. Namun, implementasi untuk mengatasinya masih sebatas wacana.

    "Misalnya dari Pantura sampai Priok, itu isu penurunan tanah sudah lama diketahui. Tapi alat (deteksi) sampai sekarang saja belum dipasang, Memang mahal, satu titik bisa Rp20-Rp30 miliar, tapi untuk waspada dan mengambil keputusan lebih baik, investasi ini penting," tukasnya.

    Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, pemerintah menjelaskan pembangunan infrastruktur kebencanaan sebagai langkah pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa.

    Merujuk data 2018, bencana alam dalam rentang 2002-2015 telah menyebabkan kerugian sebesar USD1,26 miliar per tahun. Pemerintah mengakui, pengurangan kerugian melalui pengembangan infrastruktur yang berketahanan bencana masih mendapatkan tantangan sejalan dengan tren pembangunan perkotaan dan kawasan strategis ekonomi yang masih dilakukan di zona rawan bencana.

    Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota di pesisir Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas seperti Citarum, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Seram-Ambon telah menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi. Namun, upaya pengurangan risiko bencana masih belum didukung oleh ketersediaan masterplan peningkatan ketangguhan infrastruktur terhadap bencana.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id