Aturan Bea Impor USD3, Produsen Hijab Tak Puas

    Ilham wibowo - 23 Januari 2020 17:37 WIB
    Aturan Bea Impor USD3, Produsen Hijab Tak Puas
    Sekretaris Jendral Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Pembebasan bea masuk atas barang kiriman yang diturunkan dari sebelumnya USD75 menjadi USD3 per kiriman belum diterima positif produsen hijab. Kehadiran produk impor dinilai sangat menganggu produk  lokal di perdagangan elektronik e-comerrce.

    Sekretaris Jendral Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan pertumbuhan produksi hijab lokal kian sulit lantaran mesti bersaing dengan produk impor. Bukan hal kualitas yang dibandingkan, produk impor sangat diminati masyarakat di e-commerce lantaran harga yang bisa lebih murah.

    "Teman-teman di Soreang (produsen) mengeluh karena hijab sudah banyak diimpor padahal kita mampu membuat," kata Ismy ditemui di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kuningan, Jakarta Selatan, 23 Januari 2020.

    Ismy menilai, perlindungan produk tekstil di tingkat hilir saat ini masih lemah. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 akan berlaku mulai 30 Januari 2020 itu pun dinilai belum mampu menekan impor tekstil pakaian jadi yang harganya di bawah USD3.

    "Adanya aturan ini kami dukung, waktu USD75 saja itu produk impor masuk bisa pakai kontainer, pakaian jadi ini belum ada perlindungan," ungkapnya.

    Ismy pun meminta PMK tersebut bisa kembali direvisi untuk dimasukan ihwal ketentuan penetapan kuota impor yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Importir dinilai perlu dibatasi dari jumlah transaksi yang telah dilakukan.

    Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2019 mencatat barang kiriman yang masuk ke wilayah Indonesia selain Batam mencapai 57,9 juta paket. Sedangkan barang eks luar negeri yang ditransitkan melalui Batam mencapai hampir 45 juta paket.

    "Kalau perlu dibatasi setahun, berapa kali mereka bertransaksi, itu belum ada," ungkap Ismy.

    Sebelumnya, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa meskipun bea masuk terhadap barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan yang disampaikan pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri.

    Selain bea masuk impor tadi, pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. Namun demikian pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar kurang lebih 27,5 hingga 37,5 persen terdiri bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP menjadi kurang lebih 17,5 persen dari bea masuk 7,5 persen, PPN 10  persen, PPh nol persen.

    Melihat dampak yang disebabkan dari menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen sebesar 15 sampai 20 persen untuk tas, 25 sampai 30 persen untuk sepatu, dan 15 sampai 25 persen untuk produk tekstil dengan PPN sebesar 10 persen, dan PPh sebesar 7,5 hingga 10 persen.

    "Penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum," ujar Syarif.

    Sehubungan dengan penerapan aturan baru ini, Syarif mengimbau kepada masyarakat, khususnya perusahaan jasa titipan (PJT) untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran antara lain memecah barang kiriman (splitting) atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi (under invoicing).

    Dalam menyusun perubahan aturan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha. Perubahan aturan ini merupakan upaya pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM.

    "Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimus value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri," pungkasnya.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id