Menteri BUMN Akhirnya Diizinkan Masuk DPR

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya diizinkan kembali masuk dan mengikuti agenda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah empat tahun terakhir dilarang menginjakkan kaki di DPR.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta direktur utama perusahaan BUMN akan melangsungkan rapat kerja pertama dengan pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan ini merupakan rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan pemerintah pertama kali setelah Menteri BUMN sebelumnya Rini Soemarno sempat ditolak oleh DPR.

"Rapat dengan menteri BUMN untuk pertama kalinya, beserta wamen BUMN untuk pertama kalinya juga," kata Faisol di ruang rapat Komisi VI DPR-RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Karena pertama kalinya Menteri BUMN hadir kembali dalam rapat kerja dengan komisi VI,  Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka meminta untuk rapat kerja hari ini tidak dibatasi pada pembahasan PMN.

"Harapan kami, mudah-mudahan kita tidak dibatasi untuk masalah PMN," ungkap Rieke.

Pencekalan menteri BUMN di DPR bermula dari hasil pansus PT Pelindo II (Persero) yang dibentuk DPR RI pada akhir Desember 2015 lalu.

Salah satu butir hasil pansus merekomendasikan Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno dari posisi Menteri BUMN dan melarang mengikuti segala rapat DPR.

Saat dilarang mengikuti agenda DPR, kala itu, Rini Soemarno kerap kali diwakilkan oleh beberapa menteri lainnya seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian.



(AHL)