Kementerian BUMN Minta Kasus Jiwasraya Tak Dibikin Gaduh

    Desi Angriani - 09 Januari 2020 22:13 WIB
    Kementerian BUMN Minta Kasus Jiwasraya Tak Dibikin Gaduh
    Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.
    Jakarta: Kementerian BUMN meminta kasus Jiwasraya yang berisiko sistemik tak dibikin gaduh. Hal ini menyusul sentimen negatif investor terhadap perkembangan kasus gagal bayar asuransi pelat merah tersebut.

    "Makanya kita harapkan supaya ini tidak melebar, artinya kita sudah mitigasi kami melakukan proses bisnis ini. Jangan dibikin riweuh, ramai. Kami harapkan masyarakat percaya dengan langkah yang kami buat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

    Arya berharap masyarakat bisa menunggu proses penyelamatan Jiwasraya lantaran pemerintah sudah menjamin dana nasabah akan dibayar secara bertahap. Jika proses tersebut berjalan gaduh, pemerintah khawatir investor enggan terlibat dalam holding BUMN asuransi.

    "Kalau nanti ribut, dan diputar ke mana-mana kan sudah jelas investigasi audit BPK, kalau dibikin ramai sebagainya nanti malah usaha kita mencari investor itu bisa gagal," terangnya.

    Pembayaran tunggakan dana nasabah dimulai pada kuartal II-2020. Pembayaran itu melalui cash flow holdingisasi BUMN asuransi sebesar Rp1,5 triliun di luar penjualan aset. Arya mengungkapkan pembayaran tunggakan akan mengutamakan nasabah-nasabah kecil.

    "Seperti yang kami sampaikan selama ini, mungkin kuartal II udah mulai, tahun ini. Yang pasti kuartal II dengan Jiwasraya Putra, holdingisasi, kita harapkan bertahap lah. Kita utamakan nasabah kecil," pungkasnya.

    Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan dana investasi di saham-saham gorengan. Sebanyak 95 persen dana investasi Jiwasraya ditempatkan di saham 'sampah'.

    Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham gorengan tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.

    Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

    Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.

    Demi mengusut kasus Jiwasraya, Kejagung telah mencekal 10 orang. Mereka adalah, HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, AS.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id