Filosofi Kementerian Maritim Melenceng

    Desi Angriani - 19 Oktober 2019 19:24 WIB
    Filosofi Kementerian Maritim Melenceng
    Illustrasi (Medcom/Budi Warsito).
    Jakarta: Lima tahun sudah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman berdiri. Namun, filosofi dasar pembentukan kementerian tersebut masih dipertanyakan.

    Presiden Jokowi membentuk nomenklatur khusus itu dilandasi oleh potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wajar, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 70 persennya wilayah lautan.

    Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.

    Seiring berjalannya pemerintahan, tujuan pembentukan kementerian itu dinilai belum mampu mengakselerasi pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Memang tidak mudah lantaran Presiden mengotak-atik kursi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman  itu sebanyak tiga kali.

    Di awal kabinet, Jokowi mengangkat Indroyono Soesilo sebagai Menteri Kemaritiman. Indroyono hanya menjabat 10 bulan. Pada reshuffle kabinet jilid I di 2015, Indroyono dicopot dan digantikan oleh Rizal Ramli. Namun Rizal tak lama berada di kabinet. Posisi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman pun jatuh ke tangan Luhut Binsar Pandjaitan.

    Pengamat Maritim Siswanto mengatakan pengerjaan program kelautan serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak bisa digapai dalam lima tahun saja.

    Setidaknya dibutuhkan waktu 20 tahun untuk melakukan pembenahan. Salah satunya membentuk peta jalan maritim yang dapat diteruskan pemerintahan berikutnya.

    Sayangnya, kementerian ini justru berkembang menjadi poros segala urusan dan lupa dengan tujuan awal pembentukannya. Sebab, Luhut mengkoordinir empat kementerian sekaligus, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata.

    Ia mengurusi segala hal mulai dari pembangunan kereta cepat, tiket pesawat, impor garam, beras, ekspor sawit hingga masalah Freeport. "Lima tahun ini tidak efektif karena filosofi kementerian ini tidak tepat," katanya saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.

    Menurutnya, setiap kementerian teknis yang berada di bawah Kemaritiman mampu mengurusi persoalan mereka masing-masing. Karena itu, Siswanto menilai nomenklatur khusus ini tak lagi diperlukan di periode kedua pemerintahan Jokowi.

    Jokowi bisa menghidupkan kembali Dewan Kelautan Indonesia untuk menggantikan keberadaan Kementerian Kemaritiman. Dewan ini memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.

    "Dewan kelautan Indonesia itulah yang menjadi panel Presiden dalam urusan kemaritiman yang dijalankan kementerian teknis. Jadi jangan dibubarkan, hidupkan lagi. Kalau saya sih dari awal sudah tidak mendukung didirikannya Kemenko bidang Kemaritiman," ungkapnya.

    Serupa, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Taufik Ahmad menilai keberadaan Kemenko bidang Kemaritiman tidak jelas lantaran beralih fungsi mengurusi banyak bidang. Ia berharap pada perubahan nomenklatur ke depan, Jokowi dapat menyusun kementerian sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

    "Menurut saya itu enggak jelas bukan karena menterinya. Waktu penyusunan itu tidak sesuai kebutuhan tapi muncul kementerian baru," ucapnya kepada Medcom.id.

    Sementara itu, Luhut memastikan pembubaran nomenklatur Kemenko Kemaritiman di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak benar. Ia membantah rencana penghapusan nomenklatur kementerian tersebut dan merelokasi para pegawainya ke Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

    "Saya pastikan kalau soal Kemenko Maritim masih tetap ada, sampai tadi malam saya dengar masih tetap ada, kecuali besok ada keputusan berubah," kata Luhut di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2019.

    Ia pun mengklaim sejumlah program prioritas di bidang maritim tercapai menjelang purna jabatan. Antara lain pengurangan waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time, serta biaya logistik di pelabuhan.

    Kemudian program Tol Laut dinilai telah berhasil mengurangi disparitas harga antara Indonesia timur dengan Indonesia barat. Trayek kapal perintis meningkat menjadi 113 unit pada 2018, dibandingkan 2015 sejumlah 84 unit. Trayek Tol Laut juga naik dari tiga jalur menjadi 18 jalur pada 2018.

    Terlepas dari itu, mantan Menkopolhukam ini menegaskan keseriusan pemerintah mewujudkan kedaulatan maritim melalui penerbitan Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia. Buku ini akan menjadi panduan dalam menjalankan kebijakan dan diplomasi untuk poros maritim.

    "Alasan presiden menaruh saya di maritim karena itu hal yang sering dilupakan dan Jokowi ingin saya membuat landasan kemaritiman yang lebih bagus. Maka itu saya keluarkan buku putih program kelautan kita dan berlaku menjadi hal yang baik," katanya kepada Medcom.id dalam acara perpisahan Kabinet Kerja di Istana Negara, Jumat, 19 Oktober 2019.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id