Lika-liku Ekonomi Jokowi di Periode Pertama

    Husen Miftahudin - 20 Oktober 2019 17:00 WIB
    Lika-liku Ekonomi Jokowi di Periode Pertama
    Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Joko Widodo telah menjalankan mandatnya sebagai Kepala Negara selama lima tahun, 2014-2019. Bersama dengan wakilnya, Jusuf Kalla, terdapat banyak catatan penting di periode pertama pemerintahan Jokowi.

    Catatan paling banyak yakni terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut Jokowi menghadapi posisi dilema, antara pembangunan infrastruktur dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelas bawah.

    Pembangunan infrastruktur dengan gelontoran anggaran besar-besaran merupakan sisi positif. Sebab pembangunan infrastruktur bakal mempermudah mobilisasi masyarakat.

    "Namun pembangunan infrastruktur ini tidak melibatkan masyarakat di bawah, sehingga seringkali ada trade off apalagi kalau jalan tol sudah terbangun. Biasanya ekonomi di bawah itu terganggu, misalnya di Pantura dan berbagai daerah," ungkap Aviliani dalam Live Event Metro TV, Minggu, 20 Oktober 2019.

    Menurut Aviliani, ketidakterlibatan masyarakat kelas menengah bawah dalam pembangunan infrastruktur dimungkinkan membuat konsumsi masyarakat melorot.

    "Kalau kita bicara tentang pengeluaran masyarakat itu 10 desil, itu ada tujuh desil di kelas menengah yang mengalami penurunan pengeluaran," bebernya.

    Kondisi ini yang harus menjadi catatan penting bagi Jokowi di pemerintahan keduanya. Sehingga, sebut Aviliani,  pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya harus mengalihkan sebagian pembiayaan infrastruktur ke arah insentif kepada pemberdayaan masyarakat.

    Catatan lainnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir, 2015-2019. Dalam hal ini, Aviliani memandang Jokowi berhasil meredam 'amukan' dari perlambatan ekonomi global.

    "Pertumbuhan ekonomi di tengah (tantangan) global kita masih oke lah, lima lebih. Walaupun di 2019 kemungkinan enggak sampai lima persen karena memang kesulitan dengan adanya global, itu ada trade war, kita punya problem ekspor, tetapi impor kita tidak mengalami penurunan," bebernya.

    Selanjutnya adalah catatan mengenai harga-harga komoditas yang menurun. "Biasanya ada hubungannya dengan pendapatan masyarakat tidak semakin meningkat, tapi pada level yang stuck." jelas dia. 

    Aviliani berharap catatan-catatan itu menjadi pelecut Jokowi dalam memimpin Indonesia di 2019-2024, di samping pemilihan para pembantunya dalam kabinet anyar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

    "Personel dari menteri-menteri ini sangat menentukan karena orang biasanya percaya terhadap figur. Oleh karena itu kita menunggu besok itu, paling enggak diterima pasar dulu. Kalau sudah diterima pasar, pekerjaan apapun biasanya lebih mudah," ucap Aviliani.

    Di periode kedua, Jokowi juga perlu ketegasan terhadap koordinasi antarkementerian dan lembaga. Dalam hal ini, menteri koordinator jadi corong keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

    "Sekarang ini kan banyak menteri yang suka langsung-langsung kepada Presiden, sehingga kadang-kadang koordinasinya menjadi buruk. Ini kadang di-deliver ke bawahnya juga menjadi problem," tutur dia.

    Terakhir, soal reformasi birokrasi.

    "Reformasi birokrasi menurut saya masih belum berhasil, karena pengambil keputusan itu masih pada level eselon tiga dan empat, bukan pada level dirjen (direktur jenderal). Ini yang sebetulnya perlu direformasi," tegas Aviliani.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id