Keberpihakan Nyata Jokowi Pada UMKM

    Ilham wibowo - 21 Oktober 2019 15:21 WIB
     Keberpihakan Nyata Jokowi Pada UMKM
    Ilustrasi. Foto : MI/Adam Dwi.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai terus meningkatkan keberpihakannya terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tanah Air. Bahkan, di periode kedua ini Presiden Jokowi memulai misinya dengan menghadirkan penguatan pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan.

    Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan strategi Presiden Jokowi yang akan mendorong inisiatif undang-undang pemberdayaan UMKM merupakan langkah tepat saat ini. Janji itu bahkan telah disampaikan langsung dihadapan publik pada saat pidato pelantikan presiden di gedung MPR.

    "Bersyukur bahwa kita sambut positif pidato Pak Jokowi tentang keberpihakannya terhadap UMKM di periode kedua yaitu meminta kepada DPR segera membahas UU Pemberdayaan UMKM di Indonesia," kata Ikhsan kepada Medcom.id, Senin, 21 Oktober 2019.

    Ikhsan menuturkan sektor UMKM, yang memegang peranan hingga 96 persen tenaga kerja di Tanah Air, masih mengalami banyak hambatan terutama dalam penerapan regulasi. Hal ini pun yang jadi perhatian Presiden Jokowi ihwal perlunya aturan baru sebagai payung hukum penguatan pemberdayaan UMKM.

    "Beliau memperlihatkan keberpihakan terhadap UMKM dan bahwa beliau mengetahui betul dengan masukan dari Asosiasi UMKM dan dari tokoh  yang lain terkait ada peraturan atau UU yang membuat UMKM ini tidak berdaya, makanya perlu diberdayakan dan disebut UU Pemberdayaan UMKM," ungkap Ikhsan.

    Menurutnya, kehadiran UU 20/2008 tentang UMKM tak bisa lagi diandalkan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Tanah Air. Sebab perannya hanya sebatas menjelaskan tentang kriteria jenis usaha.

    Pemberdayaan UMKM yang terintegrasi program omnibus law pun diyakini jadi terobosan yang nyata. Hambatan-hambatan yang banyak terjadi di level pemerintah pusat seperti antarmenteri hingga ketidakharmonisan peraturan antara satu menteri/departemen dan departemen lain kemudian bisa teratasi.

    "Pak Jokowi membuat omnibus law meminta kepada DPR merumuskan tentang pemberdayaan UMKM di Indonesia. Sistem omnibus law ini adalah peraturan atau hukum yang menerobos UU sebelumnya yang menjadikan UU ini hanya itu saja, tidak ada lagi yang lain," ungkap Ikhsan.

    Hambatan pengembangan UMKM seperti contoh misalnya kehadiran UU yang mengatur kewajiban sertifikasi produk halal. Tujuan positif yang dirancang mestinya telah dikaji secara mendetail dengan kemampuan rakyat membayar biaya administrasi agar percepatan pertumbuhan bisa segera dirasakan. 

    "Idealnya harus disubsidi dong, misalnya tukang bakso harus bayar Rp1,5 sampai Rp2 juta. Kira kira mau atau tidak melakukan sertifikasi halal, kan tidak mau," tuturnya. 




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id