Menkeu: Perlu Penyesuaian Permendag Atur Kategori Impor Tekstil

    Husen Miftahudin - 04 Oktober 2019 20:17 WIB
    Menkeu: Perlu Penyesuaian Permendag Atur Kategori Impor Tekstil
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin.
    Jakarta: Daya serap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) antara atau tengah di dalam negeri tengah mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan pasar untuk industri hulu TPT mengarah kepada pasar ekspor.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui industri TPT antara terjadi penurunan kapasitas produksi. Ini disebabkan oleh permasalahan lingkungan dan mesin produksi yang sudah tua.

    "Kalau ada kapasitas dari produksinya enggak dipakai tapi di sisi lain ada impor, ini berarti ada macam-macam persoalan yang dihadapi di industri tersebut. Ada masalah permesinan yang sudah tua yang mereka belum upgrade," ujar Sri Mulyani di gudang Dunex, Jalan Agung Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 4 Oktober 2019.

    Menurutnya, kondisi ini berimbas pada industri hilir yang kesulitan mendapat bahan baku asal dalam negeri akibat kurangnya pasokan. Padahal, utilisasi produksi industri hilir baru 56 persen. Hal ini menyebabkan tertekannya industri hilir TPT hulu (benang, kain) selain juga tidak adanya pembatasan untuk impor pakaian jadi.

    Sri Mulyani menyebut TPT hulu dilakukan pengawasan sedemikian rupa dengan mensyaratkan kuota impor dan laporan surveyor. Namun di sisi lain, TPT hilir berupa garmen (pakaian jadi) hanya mensyaratkan laporan surveyor dan pelabuahnnya pemasukkannya ditentukan.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor TPT, impor tekstil terbagi dalam dua kelompok, yakni Kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A merupakan kategori impor yang memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), persetujuan impor dan kuota oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan laporan surveyor.

    Sementara, Kelompok B merupakan kategori impor tekstil yang belum diproduksi di dalam negeri. Kelompok ini hanya memerlukan laporan surveyor tanpa perlu rekomendasi, persetujuan impor, dan kuota.

    Namun lantaran perkembangan produksi industri tekstil di dalam negeri membuat Sri Mulyani memandang perlu adanya penyesuaian Permendag 64/2017 terkait kelompok impor tekstil. Bila terdapat produk tekstil yang sudah diproduksi di Indonesia, maka produk impor yang awalnya masuk ke Kelompok B harus pindah menjadi ke Kelompok A.

    "Jadi Permendag itu nanti ada sampirannya, mana-mana yang sebenernya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi yang tadinya di (Kelompok) B menjadi A," jelasnya.

    Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menambahkan, pada waktu penyusunan Permendag 64/2017 beberapa produk tekstil masih belum bisa diproduksi di dalam negeri. Namun dalam perkembangannya, produk-produk tersebut saat ini sudah bisa diproduksi di Indonesia.

    "Oleh karenanya yang tadinya masuk Kelompok B yaitu kelompok yang masih bebas bisa jadi lebih ketat (masuk Kelompok A). Ada revisi permendagnya, sekarang sedang proses (revisi)," pungkas dia.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id