KESDM Gandeng KLHK Reklamasi Kawasan Hutan Bekas Tambang

    Husen Miftahudin - 29 April 2019 16:38 WIB
    KESDM Gandeng KLHK Reklamasi Kawasan Hutan Bekas Tambang
    Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Medcom/Husen.
    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan kerja sama terkait reklamasi kawasan hutan di lahan bekas pertambangan. Penandatanganan ini dilakukan secara langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

    Siti Nurbaya menyebutkan ada beberapa poin dan ruang lingkup dalam program reklamasi hutan bekas tambang. Di antaranya penertiban dan penataan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di bidang energi dan sumber daya mineral.

    "Kawasan konservasi ini kita sudah sepakat untuk mendukung energi geotermal dan diharapkan bisa menjaga kelestarian hutan. Juga soal pengawasan dan penegakan hukumnya, karena sudah puluhan tahun proses-proses pertambangan ini, sekarang kita rapihkan," ujar Siti di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2019.

    Selain itu, kerja sama ini juga fokus pada pengendalian pertambangan skala kecil, khususnya pertambangan emas di wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya soal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

    "Terakhir soal kolaboasi antar-PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan inspektur tambang. Kalau lihat ruang lingkup ini, ke depan perusahaan-perusahaan (tambang) harus selalu di-address terkait pengendalian ini," tegas dia.

    Di tempat yang sama Ignasius Jonan segera meminta Ditjen Minerba untuk meyakinkan para pengusaha tambang untuk melakukan kewajiban reklamasi pascapenambangan. Hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang sudah diterbitkan.

    "Kerja sama ini bisa diterapkan dengan toleransi yang sangat minimal, karena kritik masyarakat semakin lama semakin tinggi tentang kepedulian mereka terhadap kerusakan lingkungan kalau pascpenambangan tidak dilakukan (rehabilitasi) dengan baik," tutur dia.

    Jonan menyarankan agar PPNS Kementerian ESDM dan Kementerian LHK punya pemahaman yang sama. Hal tersebut dilakukan agar memiliki pemahaman yang sama terkait penertiban kawasan hutan dengan kegiatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

    "Pengarahan saja, bersama, karena memang kalau tidak, nanti business as usual lagi. Ini perlu diterapkan secara ketat. Dan juga kalau bisa melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan penegak hukum yang lainnya," pungkas Jonan.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id