KPPU Harap Tidak Ada Diskriminasi Rekomendasi Impor Bawang Putih

    Antara - 26 Februari 2020 14:04 WIB
    KPPU Harap Tidak Ada Diskriminasi Rekomendasi Impor Bawang Putih
    Ilustrasi. FOTO: MI/PANCA SYURKANI
    Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengharapkan tidak ada diskriminasi dalam pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih yang diduga hanya menguntungkan pihak tertentu. Jika sudah sesuai prosedur, menjadi tugas Kementerian Pertanian untuk memberikan RIPH.

    Komisioner KPPU Chandra Setiawan mengatakan KPPU siap membantu pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pemberian izin impor bawang putih apabila prosesnya tidak transparan dan tidak sesuai tata kelola berlaku.

    "Kalau misalnya yang memenuhi syarat itu sudah sekian banyak, kemudian ada versi lain lagi selain pemenuhan syarat itu, ada indikasi diskriminatif, itu bisa jadi masalah," katanya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Terkait pemberian dan pengaturan kuota impor bawang putih itu, Chandra menekankan pengajuan dan pemenuhan persyaratan harus sesuai ketentuan yang berlaku serta sesuai kebutuhan.

    Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan importir telah memenuhi persyaratan maka RIPH dapat diterbitkan setiap saat agar pelaku ekspor impor tidak mudah mempermainkan harga yang sudah ditetapkan di tingkat internasional.

    "Kalau misalnya, RIPH itu keluarnya terjadwal, itu malah akan mudah dipermainkan, mudah dibaca oleh produsen," kata Chandra.

    Dalam kesempatan terpisah, Pengurus Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) Mulyadi mengatakan saat ini hanya sekitar 10 perusahaan yang mendapatkan RIPH dari 100 yang mengajukan. Dari 10 perusahaan tersebut, menurut dia, tujuh perusahaan diduga merupakan perseroan yang baru terbentuk.

    Untuk menghindari praduga, Mulyadi mendesak adanya keterbukaan agar profil perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan RIPH dapat diakses oleh publik.

    Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan pemberian RIPH sudah dilakukan secara terbuka. Prihasto juga membantah ada konflik kepentingan dalam pemilihan importir, meski tidak membeberkan perusahaan yang mendapatkan RIPH dengan kuota masing-masing.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah menerbitkan izin impor untuk bawang putih sebesar 103 ribu ton dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penerbitan izin impor ini dilakukan karena stok bawang putih di dalam negeri kian menipis, yakni 70 ribu ton dan hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai pertengahan Maret 2020.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id