Pengembangan Pelabuhan Benoa Butuh Rp5,5 Triliun

    Suci Sedya Utami - 15 Februari 2020 10:00 WIB
    Pengembangan Pelabuhan Benoa Butuh Rp5,5 Triliun
    Ilustrasi - - Foto: Istimewa
    Bali: PT Pelindo III (Persero) tengah mengembangkan kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Pengembangan kawasan pelabuhan sebagai hub pariwisata maritim ini membutuhkan dana sebesar Rp5,5 triliun.

    Alokasi yang dibutuhkan tersebut bersumber dari anggaran Pelindo mencapai Rp4,3 triliun dengan asumsi dana internal sebesar 65 persen, dan pinjaman sebesar Rp35 persen. Sementara sisanya Rp1,2 triliun, diharapkan berasal dari penyertaan modal (PMN) di Kementerian Keuangan.

    Direktur Utama Pelindo Doso Agung mengatakan apabila hanya mengandalkan pinjaman serta dana internal maka perkiraan arus kas ke depannya (nett present value/NPV) akan negatif dengan internal rate of return (IRR) sebesar 7,2 persen.

    "Kami mengajukan PMN untuk program ini. Kami mohonkan berkenan mengunakan PMN  Sehingga nantinya projek ini memiliki NVP positif dan IRR 10,65 persen," kata Doso saat rapat koordinator rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 14 Februari 2020.

    Doso menuturkan khusus untuk PMN yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk pengerukan alur dan kolam. Ia bilang sesuai dengan amanat UU 17/2008 dijelaskan bahwa pengerukan alur dan kolam merupakan kewajiban negara.

    Ia mengaku Pelindo telah melakukan pengerukan menggunakan dana internal. Hanya saja masih butuh pengerukan tambahan agar pelabuhan itu bisa disinggahi kapal pesiar.

    Menurutnya beberapa spot berkarang kedalamnya hanya mencapai satu meter. Sementara diperlukan pengerukan hingga empat meter agar kapal pesiar bisa masuk ke Pelabuhan Benoa. Selain itu, pengerukan karang juga diperlukan untuk memperlebar alur.

    "Dengan adanya karang, Pelabuhan Benoa saat ini enggak bisa disandari kapal-kapal generasi lima dan enam. Hanya kapal turis generasi ketiga. Sementara kita tahu satu kapal turis memuat kurang lebih empat ribu orang. Kalau pesawat penerbangan maksimal 200 orang. Jadi satu kapal pesiar setara 20 penerbangan," ujar Doso.

    Sementara pendanaan non-APBN rencananya akan digunakan untuk pembangunan hutan kota dengan nilai Rp109 miliar, pembangunan area Melasti Rp11 miliar, pembangunan infrastruktur dasar Rp517 miliar, dermaga area dumping II Rp322 miliar, pasar ikan area dumping I Rp30 miliar, pemanjangan dermaga untuk kapal pesiar Rp354 miliar, pemanjangan dermaga selatan Rp295 miliar, gudang perikanan serta minuman dan makanan Benoa existing Rp619 miliar, terminal yacht Rp616 miliar, Marina exhibition, eco tourism dan monumen ikonik Rp640 dan lain-lain.

    Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PMN untuk pengerukan wilayah sekitar merupakan tugas negara yang bisa diberikan sesuai amanat UU.

    "Dengan rapat Komisi VI jelas itu hal positif mereka dukung, dan semua kemeneterian yang hadir seperti Kementerian Keuangan melihat ini proyek vital yang harus saling mendukung," jelas Erick.

    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id