Mengawasi Tarif Cukai dari Batasan Produksi

    Ade Hapsari Lestarini - 25 September 2019 20:04 WIB
    Mengawasi Tarif Cukai dari Batasan Produksi
    Ilustrasi buruh pabrik rokok. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
    Jakarta: Digabungnya batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Strategi ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terkait pengenaan tarif cukai sesuai golongan dan batasan produksinya.

    "Usulan penggabungan SKM dan SPM sudah saatnya dilakukan pemerintah. Selain menciptakan aturan cukai yang berkeadilan, kebijakan ini akan menghindarkan perusahaan rokok besar yang sengaja menekan produksi untuk menghindari cukai maksimal. Pengawasannya jadi lebih mudah," ujar Anggota DPR Komisi IX Mafirion Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 September 2019.

    Menurut dia, saat ini terdapat beberapa perusahaan besar asing yang memproduksi SKM dan SPM lebih dari tiga miliar batang per tahun, hanya membayar tarif cukai golongan 2 yang 40 persen lebih murah ketimbang tarif golongan di atasnya. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat, dan tidak mendukung tujuan pemerintah terkait pengendalian konsumsi rokok.

    "Di pasaran misalnya, ada merek rokok putih tertentu dengan harga jual Rp26 ribu tapi cukainya Rp370, tapi ada rokok yang harga jualnya Rp24.500 dengan tarif cukai Rp625. Ini yang saya sebutkan pengenaan cukai yang berbeda," kata Mafirion.

    Untuk itu pemerintah perlu melakukan evaluasi pengenaan tarif cukai secara menyeluruh dan perlu meninjau ulang definisi perusahaan besar atau kecil pada kebijakan cukai rokok saat ini.

    Mafirion juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat ulang rencana penggabungan batasan produksi SKM dan SPM, serta merumuskan kebijakan cukai yang melindungi tenaga kerja segmen SKT. Apabila hal ini dilakukan, maka cita-cita pemerintah untuk mencapai target penerimaan cukai juga menjadi lebih optimal.

    Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib sebelumnya juga menyampaikan hal serupa. Penggabungan SKM dan SPM perlu dilakukan agar tidak ada lagi pabrikan besar asing yang memanfaatkan celah dengan membayar tarif cukai murah. Dengan demikian potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai dapat diminimalisir.

    "Prinsip dalam sebuah kebijakan itu salah satunya menganut asas keadilan. Jangan menganut asas menyeluruh dengan menyisakan celah untuk dimanfaatkan," ujar Ahmad Najib.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id