Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Tak Konsisten

    Ilham wibowo - 07 Januari 2020 17:28 WIB
    Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Tak Konsisten
    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Kebijakan yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia dinilai telah lepas dari prinsip perdagangan bebas yang dianut di Benua Biru. Langkah pemblokiran yang bakal dilakukan pada kelapa sawit merupakan bentuk diskriminasi.

    "Kita menentang diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa, itu sesuatu yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip fair trade, kebebasan dan keterbukaan," kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga ditemui di Auditorium Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.

    Melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, gugatan resmi telah diajukan untuk menghadapi tindakan UE di WTO pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation UE yang  dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.

    Sebelum itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keberatan atas kebijakan UE ini di berbagai forum bilateral, baik dalam working group on trade and investment dan pertemuan technical barriers to trade committee di WTO. Namun, UE tetap tidak menanggapi keberatan Indonesia terhadap kebijakan UE tersebut.

    "Kami mempertanyakan mengapa Uni Eropa yang selama ini yang katanya mengadvokasi fair trade justru malah memblok salah satu produk, itu yang kita tidak boleh biarkan," ungkapnya.

    Melalui kebijakan RED II, UE mewajibkan penggunaan bahan bakar di UE berasal
    dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030. Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II memasukkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.

    Akibat kebijakan itu, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Wamendag menyampaikan Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE.

    Selain diskriminatif, tindakan UE juga berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit atau biofuel Indonesia ke UE dan akan memberikan citra buruk terhadap produk kelapa sawit di perdagangan global. Selain itu, juga tidak selaras dengan semangat Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dirundingkan kedua negara.

    "Di mana-mana seharusnya Uni Eropa  mengerti dan memahami konsep dan juga rasionalisasi fair trade, harusnya lebih open bukan membuat kebijakan proteksionisme semacam ini. Diskriminasi tidak dibenarkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun  termasuk kepada Indonesia," ucapnya.

    Progres teranyar, Kemendag dan Kementerian Luar Negeri bersama kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan kelapa sawit dan biofuel Indonesia menggelar rapat konsolidasi persiapan konsultasi mengenai gugatan Pemerintah Indonesia atas kebijakan UE. Hadir Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Tetap RI Jenewa, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional.

    "Kami mengadakan rapat konsolidasi ini dengan mengundang Wamenlu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, tim ahli, dan kuasa hukum untuk menyinergikan informasi dan data agar konsultasi dapat dilakukan secara optimal dan menguntungkan Indonesia. Kami mengusulkan kepada Uni Eropa agar konsultasi dapat dilaksanakan pada akhir Januari 2020 di Jenewa, Swiss," ungkap Jerry.

    Pertemuan konsultasi merupakan langkah awal dari penyelesaian sengketa di WTO. Tujuan konsultasi adalah meminta klarifikasi atas isu-isu yang dipermasalahkan dan mencari solusi yang memuaskan kedua pihak tanpa harus melalui proses litigasi WTO. Pada tahapan ini, terbuka ruang seluas-luasnya bagi Indonesia untuk meminta klarifikasi kepada pihak Uni Eropa.

    Inisiasi awal dalam gugatan ataupun proses konsultasi ke WTO merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara anggota. Gugatan dapat dilakukan jika kebijakan lain dianggap melanggar prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam WTO. Diharapkan melalui konsultasi ini dapat ditemukan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak.

    "Sangat penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pokok permasalahan serta klaim-klaim 
    potensial atas perjanjian WTO yang menurut kita dilanggar oleh Uni Eropa. Jika tidak tercapai 
    kesepakatan, maka Indonesia dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengajuan pembentukan panel," imbuh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

    Adapun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa dalam lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan tren negatif atau menurun 6,93 persen.

    Pada periode Januari-Oktober 2019, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke Uni Eropa tercatat sebesar USD 957 juta atau menurun 8,63 persen dibandingkan periode yang sama di 2018 sebesar USD1,07 miliar. Sementara, pada periode Januari-Oktober 2019, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 9,33 persen dari USD3,71 miliar menjadi USD3,36 miliar year-on-year (YoY).



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id