Menhub Ingin Pembangunan Pelabuhan Marunda Terus Berjalan

    Husen Miftahudin - 19 Juni 2019 17:42 WIB
    Menhub Ingin Pembangunan Pelabuhan Marunda Terus Berjalan
    Menteri Perhubungan Budi Karya. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)
    Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginginkan proses pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, terus berjalan. Hal tersebut untuk menopang kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

    "Harapan saya tetap berjalan, supaya tidak ada stagnan," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

    Budi menilai keberadaan Pelabuhan Marunda karena melayani bongkar-muat produk curah seperti batu bara, komoditas cair, dan lainnya. "Ini dapat mengurangi tekanan terhadap Tanjung Priok," ucapnya.

    Agar pembangunan Pelabuhan Marunda tidak berhenti, kata Budi, harus ada rekonsiliasi antara pemegang saham yang saat ini sedang dalam proses peradilan. "Pelabuhan tetap berjalan, kami menunggu keputusan dari pengadilan saja. Harapan saya ada rekonsiliasi di antara mereka, ada take and give," ungkapnya.

    Pelabuhan Marunda dioperasikan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang merupakan anak perusahaan dari PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU).

    Diketahui pembangunan Pelabuhan Marunda kini menuai polemik berlarut-larut. Hal ini bermula saat KTU memenangkan tender pengembangan kawasan Marunda yang digelar KBN pada 2004.

    Setahun kemudian, KTU dan KBN bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen berupa goodwill yang tidak akan terdelusi dan KTU 85 persen. Proyek pembangunan infrastruktur tol laut KCN dari awal disepakati Non APBN/APBD.

    Masalah muncul pada akhir 2012, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.

    Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. Tak hanya itu, KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id