Pelindo IV: Pembangunan Pelabuhan Makassar Diawasi BPKP

    Husen Miftahudin - 29 November 2019 11:33 WIB
    Pelindo IV: Pembangunan Pelabuhan Makassar Diawasi BPKP
    Ilustrasi pelabuhan. Foto dok MI.
    Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV memastikan proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) diawasi langsung oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal 2015.

    Hal tersebut sekaligus menepis tudingan penyewaan lahan akses MNP oleh Pelindo IV sebesar Rp500 juta secara tidak sah melalui PT Pembangunan Perumahan (PP). Hubungan Pelindo IV dan PT PP hanya sebatas kontrak pekerjaan pembangunan MNP.

    "Pelindo IV dan PT PP tidak ada kaitannya dengan penyewaan lahan dan perairan serta tidak pernah melakukan pembayaran sewa lahan dan perairan kepada PT PP maupun kepada SA alias JT," kata Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 29 November 2019.

    Menurutnya, setiap pembayaran yang berkaitan dengan proyek pembangunan MNP di-review oleh BPKP. "Tidak ada bukti sama sekali kalau Pelindo IV mengeluarkan uang untuk sewa lahan tersebut, dan PT Pelindo IV siap diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait," tegas Farid.

    Dia menjelaskan, pembangunan MNP merupakan proyek strategis nasional yang berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Jo Nomor 58 Tahun 2017 dimonitoring langsung oleh BPKP setiap triwulan dan dilaporkan progresnya.

    Bahkan, sambungnya, pembangunan MNP diawasi langsung oleh TP4D, sehingga tahap demi tahap sesuai dengan tata kelola yang dipersyaratkan dan telah diaudit oleh BPK.

    "Pelindo IV telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan clear and clean atau Tata Kelola Perusahaan yang bersih dalam semua proyek pelabuhan, termasuk MNP," ungkap Farid.

    Soal lahan yang dipermasalahkan, terang Farid, lokasi yang disewa PT PP bukanlah aset Pelindo IV karena masih tercatat sebagai hamparan perairan, meskipun perairan tersebut berada dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Makassar.

    Proses Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk MNP juga diproses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan memberikan konsesi kepada Pelindo IV.

    Adapun yang disebut status aset di wilayah MNP adalah setelah mendapat izin reklamasi dan telah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Apabila Pelindo IV bermaksud mereklamasi, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari intansi berwenang," tuturnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id