Pembangunan Ibu Kota Baru Bakal Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan

    Desi Angriani - 06 November 2019 17:45 WIB
    Pembangunan Ibu Kota Baru Bakal Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan
    Presiden Joko Widodo. FOTO: AFP.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo meyakini pembangunan ibu kota baru akan memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia. Pasalnya, proses pemindahan ibu kota tersebut akan memanfaatkan ketersediaan bahan baku dalam negeri.

    "Kita sediakan alat berat, produk dalam negeri. Kebutuhan baja, produk dalam negeri sehingga konstruksi bisa turunkan CAD dan defisit neraca dagang," kata Jokowi saat peresmian pembukaan konstruksi Indonesia 2019 di Hall B JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Jokowi menuturkan pemanfaatan rantai pasok konstruksi dalam negeri bakal mengurangi impor barang modal. Apalagi pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran. Hal tersebut akan berimbas pada surplus neraca perdagangan.

    "Agar pembangunan infrastruktur besar-besaran dongkrak industrialisasi dalam negeri. Efeknya ke sana," tutur dia.

    Karena itu, Jokowi meminta peningkatan ketersediaan kualitas dan kuantitas produk konstruksi dalam negeri harus sejalan dengan revolusi industri 4.0.

    "Kita tak boleh ketinggalan, kita ada 3D printing dan lain-lain. Belanja besar di sektor infrastruktur harus tingkatkan pengembangan teknologi di swasta, BUMN, dan sebagainya," pungkas dia.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut pembangunan pusat pemerintahan di ibu kota baru akan menghabiskan Rp26,8 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 30 persen alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp89,4 triliun.

    Pembangunan pusat pemerintahan tersebut antara lain Kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga dan rumah dinas.

    Adapun porsi APBN dalam pembangunan ibu kota baru mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, mengandalkan KPBU sebesar Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, swasta termasuk BUMN sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen. Total kebutuhan anggaran dalam pemindahan ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id