Wapres: Percepatan Ekonomi Keuangan Syariah Perpres KNKS Direvisi

    Annisa ayu artanti - 13 November 2019 15:55 WIB
    Wapres: Percepatan Ekonomi Keuangan Syariah Perpres KNKS Direvisi
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto : MI/Adam.
    Jakarta: Pemerintah sudah mempunyai sikap untuk mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi keuangan syariah. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo dan dirinya akan memimpin langsung percepatan pertumbuhan ekonomi keuangan syariah Indonesia supaya menjadi pusat ekonomi dan keuangan dunia. Bahkan, presiden telah mengintruskikan secepatnya merevisi Peraturan Presiden tentang KNKS.

    "KNKS akan kita revisi. KNKS itu akan menjadi komisi nasional ekonomi dan keuangan syariah dengan penguatan penguatan kelembagaannya dan penguatan sasarannya," kata Ma'ruf di JCC, Jakarta, Rabu, 13 November 2019

    Ma'ruf menjelaskan poin-poin yang akan diubah dalam regulasi tersebut adalah lingkup keuangan syariah. Kedepannya keuangan syariah tidak hanya perbankan tetapi kegiatan ekonomi secara luas. Selain itu, perubahan struktur kelembagaan. Presiden akan menjadi ketua komisi dan wakil presiden akan menjadi ketua harian.

    "Dengan penguatan ini diharapkan pengembangan kelembagaan ekonomi syariah dapat mempercepat dan memperluas dan memajukan ekonomi syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional," sebut dia.

    Di sisi lain, Ma'ruf juga menyinggung mengenai pengembangan dan perluasan dana sosial seperti zakat dan wakaf. Pengembangan dua hal tersebut perlu digenjot karena potensinya sangat besar dan bisa membantu menggerakan perekonomian Indonsia jika digunakan optimal.

    "Kita juga ingin dorong social fund, zakat dan wakaf. Zakat kita baru 3,5 persen atau Rp8 triliun padahal potensinya lebih dari Rp230 triliun. Untuk itu akan kita dorong," sebut dia.

    Ma'ruf juga menambahkan mengenai kegiatan ekonomi syariah. Ia menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi 'tukang stempel' pemberi sertifikasi dan konsumen produk halal tetapi juga bisa berkembang menjadi produsen produk halal.

    "Kita ingin Indonesia menjadi produsen produk halal yang kita ekspor ke berbagai negara," ujar dia.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id