Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana Desa 40% di Tahap I

    Eko Nordiansyah - 14 Januari 2020 11:12 WIB
    Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana Desa 40% di Tahap I
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: MI/Pius Erlangga.
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah skema penyaluran dana desa untum tahun anggaran 2020. Mulai tahun ini penyaluran dana desa akan dilakukan sebesar 40 persen di tahap I, kemudian 40 persen lagi di tahap II dan 20 persen sisanya di tahap III.

    Dilansir Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2020, penetapan skema penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Skema ini berbeda dengan sebelumnya yang 20 persen di tahap I, kemudian masing-masing 40 persen di tahap II dan tahap III.

    Untuk tahap I pencairan akan dilakukan paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Sedangkan tahap II dicairkan paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Agustus, serta tahap III paling cepat cair Juli.

    Sementara itu, penyaluran untuk desa mandiri akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I pencairan paling cepat Januari atau paling lambat Juni sebesar 60 persen, sedangkan tahap II dicairkan paling cepat Juli sebesar 40 persen.

    Adapun persyaratan untuk pencairan dana desa tahap I yaitu, penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, penerbitan peraturan desa mengenai APBDes, dan penerbitan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

    Syarat pencairan tahap II adalah membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, membuat laporan realisasi penyerapan tahap I dengan rata-rata penyerapan sebesar 50 persen dan rata-rata keluaran paling sedikit 35 persen.

    Kemudian syarat pencairan tahap III yaitu membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 persen dan rata-rata keluaran paling sedikit 75 persen, membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

    Selain persyaratan tadi, kepala daerah juga diminta untuk memverifikasi jumlah desa yang ada di wilayah masing-masing dengan membandingkan jumlah tahun sebelumnya dengan data jumlah desa mutakhir yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id