Sri Mulyani Yakinkan Pengusaha Jiwasraya Ditangani hingga Tuntas

    Ilham wibowo - 08 Februari 2020 09:01 WIB
    Sri Mulyani Yakinkan Pengusaha Jiwasraya Ditangani hingga Tuntas
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: AFP/ SAUL LOEB
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakinkan para pengusaha bahwa kasus gagal bayar PT Jiwasraya (Persero) bakal ditangani sampai tuntas. Persoalan asuransi pelat merah itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

    "Seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden, sekarang kita di dalam proses untuk melakukan penanganan," kata Ani sapaannya dalam acara Business Gathering Kadin, Apindo dan Hipmi di Ballroom, Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.

    Ani mengungkapkan penyelesaian kasus tersebut juga akan menempuh jalur hukum lantaran terdapat bukti pidana. Sementara itu, penyehatan Jiwasraya dipercayakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan jajaran.

    "Pak Erick sebagai Menteri BUMN dari sisi korporat melakukan langkah-langkah untuk di satu sisi melihat semua kewajiban, namun kemudian dari capacity pay-nya, kemampuan asetnya, mereka coba lakukan langkah-langkah restrukturisasi. Pasti nanti akan negosiasi terhadap polish holder-nya dan juga yang dianggap adil dan reasonable," paparnya.


    Kementerian Keuangan, lanjutnya, bakal mendorong perbaikan industri asuransi agar kejadian serupa tak terulang kembali. Kemenkeu tidak akan melakukan bail in sebelum penegakan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dilakukan oleh asuransi pelat merah itu.

    "Jadi kami sebagai pengelola keuangan yang prudent tetap menjaga yang dari sisi dari law enforcement tadi dan dari sisi reputasi pemerintah," kata dia.

    Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.

    Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.

    Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

    Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.

    Dalam pengusutan kasus Jiwasraya, Kejagung akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya.

    Kelima orang tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

    Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id