Bukit Soeharto Jadi Kawasan Konservasi Ibu Kota Baru

    Husen Miftahudin - 11 Februari 2020 20:35 WIB
    Bukit Soeharto Jadi Kawasan Konservasi Ibu Kota Baru
    Ibu Kota Baru. Foto ; Medcom/Candra.
    Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan akan menggarap seluruh kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur untuk pembangunan ibu kota baru. Bukit Soeharto akan dijadikan sebagai kawasan penyangga ibu kota baru agar terjaga kelestariannya.

    Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan kawasan Bukit Soeharto memililki lahan seluas 67.776 hektare (ha). Sayangnya kawasan tersebut sudah banyak beralih fungsi, mulai dari kebun sawit hingga tambang batu bara liar.

    Kawasan inti ibu kota anyar di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur seluas 40 ribu ha dan kawasan cadangan untuk pengembangan seluas 180 ribu ha. Bukit Soeharto sebelumnya tidak dimasukkan dalam kawasan ibu kota baru, namun akhirnya kawasan ini dimasukkan untuk dijadikan kawasan konservasi, penelitian, dan pendidikan.

    "Semua Bukit Soeharto jadi ibu kota negara," tegas Rudy di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2020.

    Pemerintah merancang kawasan ibu kota baru seluas 56.180,87 ha dan kawasan perluasan ibu kota negara sebanyak 256.142,74 ha. Sementara itu, luar kawasan inti pusat pemerintahan seluas 5.644 ha.

    Di sisi lain, Rudy mengungkapkan Rapid Kajian Hasil Lingkungan Strategis (KHLS) terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menemukan empat masalah utama. Pertama, keterbatasan suplai air baku. Kemudian wilayah ibu kota baru tersebut menjadi habitat dan ruang jelajah beberapa spesies seperti orang utan, bekantan, beruang madu, pesut, dan dugong.

    Ketiga, adanya 109 lubang tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Sedangkan terakhir, Kalimantan Timur memiliki ecological footprint tinggi di Kalimantan.

    Menurutnya, kajian ini diluncurkan sebagai bagian dari masterplan final yang tengah disusun Bappenas. "Dengan kajian ini, kami memastikan lingkungan hidup di sana terjaga, kami berkomitmen untuk memperbaikinya," harap dia.

    Di tempat yang sama, Dosen Universitas Mulawarman Paulus Matius mengusulkan pembangunan ibu kota baru dilakukan di lahan bekas tambang. Hal tersebut agar keberlangsungan alam tetap terjaga.

    "Hutan-hutan yang masih baik sebaiknya dialokasikan untuk hutan dan tidak dibuka. Jadi yang dijadikan perkotaan atau bangunan itu daerah yang sudah gundul seperti bekas tambang," sebut dia.

    Paulus juga menyarankan agar pemerintah melakukan inventarisasi terhadap hutan-hutan yang akan terdampak pembangunan ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melibatkan masyarakat lokal saat merancang pembangunan ibu kota.

    "Sebelum dilakukan pembangunan, inventarisir dulu hutan-hutan yang ada. Juga inventarisir jenis keanekaragaman hayati yang ada di situ," pungkas dia.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id