Komisaris Krakatau Steel Ungkap Proyek yang Berpotensi Rugikan Negara

    Suci Sedya Utami - 23 Juli 2019 13:11 WIB
    Komisaris Krakatau Steel Ungkap Proyek yang Berpotensi Rugikan Negara
    Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Roy Maningkas. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)
    Jakarta: Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Roy Maningkas menyatakan proyek blast furnace yang dikerjakan berpotensi merugikan perusahaan dan negara. Proyek blast furnace memproduksi hot metal menjadi baja slab yang digunakan untuk berbagai produk.

    Roy mengatakan proyek ini sudah dimulai sejak 2011. Namun terjadi keterlambatan dalam proyek ini selama 72 bulan atau enam tahun. Dia bilang akibat keterlambatan tersebut, ada pembengkakan biaya sebesar Rp3 triliun dari rencana semula sebesar Rp7 triliun. Saat ini proyek yang baru mulai digarap tersebut telah memakan biaya sebesar Rp10 triliun atau setara USD714 juta.

    "Awalnya enggak sampai Rp7 triliun dan sekarang over jadi Rp10 triliun. Bujetnya melampaui Rp3 triliun," kata Roy dalam keterangan resmi yang diutarakan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019.

    Sejak dirinya masuk sebagai komisaris di KS pada April 2015, Roy telah mempelajari proyek tersebut dan menyatakan ketidaksetujuannya atau dissenting opinion. Dia mengatakan dari hasil penghitungan yang dilakukan harga pokok produksi yang nantinya dihasilkan dari pengoperasian proyek tersebut lebih mahal USD82 per ton.

    Sementara estimasi produksi proyek tersebut sebesar 1,2 juta ton per tahun. Artinya, kata Roy, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

    "Tiba-tiba sebulan lalu di rapat BOD-BOC (Board of Deputy-Board of Commissioner) diputuskan fasilitas ini akan segera beroperasi, saya langsung sampaikan enggak setuju karena fasilitas ini dibuat dengan tambal sulam. Ini berbahaya," tutur dia.

    Roy mengatakan meskipun fasilitas blast furnace ini dilanjutkan namun hanya akan berjalan selama dua bulan. Roy melihat proyek tersebut terkesan dipaksakan tanpa melihat keandalan dan keamanannya. Sebab nantinya gas buang dari fasilitas tersebut akan dibuang ke udara.

    Padahal, kata Roy, sejak dirinya mengajukan keberadaan terhadap proyek tersebut, dewan komisaris telah meminta persyaratan untuk menunjukkan konsultan independen untuk melakukan studi terhadap proyek tersebut.

    Dia mengatakan tidak ada pihak yang bisa menjamin fasilitas tersebut termasuk Kementerian BUMN dan juga BOD Krakatau Steel. Roy mengatakan pengerjaan proyek tersebut yang hanya dua bulan dilandasi tiga alasan yakni pertama agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebab sudah berkontrak sejak 2011.

    Kedua agar tidak terkena klaim kontrak dari pihak kontraktor yakni Capital Engineering and Research Incorporation Limited atau MCC CERI yang merupakan perusahaan asal Tiongkok. Padahal jika ingin membuat perhitungan, kontrak tersebut yang sebenarnya terlambat mengerjakan namun KS tidak menuntut keterlambatan tersebut.

    Kontraktor dan KS telah tiga kali melakukan amandemen untuk penguluran waktu. Ketiga yakni karena bahan baku yang tersedia untuk proyek tersebut hanya cukup untuk dua bulan.

    "Ketika saya konfirmasi Kementerian BUMN juga enggak paham itu hanya dihidupkan dua bulan saja. Bayangkan Rp10 triliun dihidupkan dua bulan. Hal-hal ini membuat kita berspekulasi siapa yang punya proyek ini," tutur dia.

    Roy menjelaskan fasilitas tersebut memiliki suhu panas sebesar 2.700 derajat. Apabila tiba-tiba dimatikan maka kerusakan luar biasa besar. Bahkan belum ada jaminan apabila setelah dua bulan nanti fasilitasnya dimatikan apakah bisa dihidupkan kembali.

    Dia bilang, pihak kontraktor pun melepas tanggung jawab, sebab keputusannya hanya diserahterimakan dalam waktu dua bulan. Setelah dua bulan tersebut, kontraktor akan melepas tanggung jawabnya. Ia mengatakan uji coba proyek atau fasilitas harusnya dilakukan selama enam bulan.

    Roy pun buka-bukaan bahwa dirinya telah menanyakan hal ini pada Direktur Utama KS Silmy Karim terkait alasan proyek dilanjutkan. Roy mengatakan Silmy hanya menjawab dirinya terjepit atau dalam artinya terpaksa melanjutkan proyek.

    Ia juga telah berkomunikasi dengan Kementerian BUMN melalui Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengenai hal tersebut. Awalnya, kata Roy, Fajar menjanjikan untuk mencari tambahan dana agar proyek tersebut bisa dilakukan lebih dari dua bulan. Namun ternyata keputusannya melanjutkan proyek.

    "Sudah dua minggu proyek berproses tapi belum ada outputnya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menjawab bahan baku ini bisa hasilkan berapa persen. Over sudah Rp3 triliun tanpa tahu hasilnya. Diterusin hasilnya salah, disetop juga salah. Kalau enggak diteruskan kita kehilangannya uang Rp10 triliun," ujar Roy.

    Lebih lanjut Roy mengatakan dikarenakan dissenting opinion yang diutarakan terkait proyek ini ditolak dan direspons negatif oleh kementerian, ia pun mengundurkan diri dari jabatan sebagai komisaris KS. Surat pengunduran diri sudah dikirimkan pada 11 Juli 2019 dan akan efektif 30 hari setelahnya.

    "Untuk itu saya mengajukan surat kepada Kementerian BUMN dengan dissenting opinion project blast furnace dan sekaligus permohonan pengunduran diri saya sebagai komisaris independen PT Krakatau Steel untuk mendapatkan perhatian dari Kementerian BUMN agar negara tidak dirugikan. Dissenting opinion saya direspons secara negatif oleh Kementerian BUMN," pungkas Roy.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id