DPR Minta Pansus Jiwasraya Segera Dibentuk

    Nia Deviyana - 07 Januari 2020 15:55 WIB
    DPR Minta Pansus Jiwasraya Segera Dibentuk
    Asuransi Jiwasraya. Foto : IST.
    Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly mengatakan sangat penting untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Hal tersebut bukan hanya menyangkut gagal bayar, tetapi juga memanipulasi laporan keuangan.

    "Pada 2017 misalnya, perusahaan (manajemen lama) melaporkan laba bersih sekitar Rp2,4 triliun (unaudited). Sementara itu, menurut audit PwC laba hanya Rp360 miliar. Berbagai masalah tersebut tentunya krusialnya untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan Pansus di DPR," kata Junaidi melalui keterangan resminya, Selasa, 7 Januari 2020.

    Dia menambahkan masalah Jiwasraya menambah jajaran Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) milik pemerintah dengan tata kelola buruk. Persoalan yang dihadapi perusahaan tersebut bermula tekanan likuiditas program JS Saving Plan.

    JS Saving Plan merupakan produk bancassurenace yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia, bukan karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan. Premi (sekaligus) minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar.

    Junaidi menjelaskan sebagian besar dana yang dikumpulkan dari program JS Saving Plan diinvestasi ke pasar saham (repo saham) dan reksa dana.

    "Kita tahu bahwa Repo saham (repurchase agreement) merupakan pinjaman yang diberikan dengan agunan berupa saham. Suku bunga cukup tinggi, karena risikonya juga tinggi. Kondisi pasar yang fluktuatif menyebabkan return saham cenderung menurun dan menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya tertekan," paparnya.

    Total nilai klaim program investasi Saving Plan dari tujuh mitra bancassurance mencapai Rp16,42 triliun. Secara total, konsumen Jiwasraya kurang lebih 6 juta. Pada 2009, aset Jiwasraya mencapai Rp5,4 triliun, terus meningkat hingga mencapai Rp45,6 triliun pada 2017. Laba perusahan juga meningkat dari Rp356 miliar pada 2009 menjadi Rp360 miliar pada 2017. Pada 2018 dan 2019 (September) perusahaan rugi masing-masing Rp15,8 triliun dan Rp13,7 triliun.

    Legislator asal Lampung ini melanjutkan, Kalau dilihat asetnya, penempatan pada reksadana hampir 50 persen, ke saham sekitar 17 persen, tanah dan bangunan 17 persen, deposito berjangka dan obligasi korporasi masing-masing 11 persen dan 4,5 persen.

    "Liquid asset perusahaan sangat sedikit," pungkasnya.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id