Pelaku Usaha Dukung Pajak Barang Impor Kiriman

    Husen Miftahudin - 24 Januari 2020 14:16 WIB
    Pelaku Usaha Dukung Pajak Barang Impor Kiriman
    Presiden Direktur PT Uniair Indotama Cargo (UIC) Lisa Juliawati. Foto: Husen Miftahudin
    Jakarta: Para pelaku usaha menyambut baik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman. Aturan yang mulai berlaku 30 Januari 2020 ini dinilai menjadikan level of playing field (bidang yang sama) di antara para importir yang membayar bea masuk.

    "Keputusan ini akan membuat kerugian negara dapat ditekan. Ke depannya pendapatan negara secara otomatis juga akan bertambah, demikian juga di antara para pelaku usaha di dalam negeri memiliki  kesempatan berusaha yang sama," kata Presiden Direktur PT Uniair Indotama Cargo (UIC) Lisa Juliawati dalam keterangannya, Jumat, 24 Januari 2020.

    Menurut Lisa, ketentuan ini juga membuat perusahaan Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce seperti PT UIC sebagai pilihan yang efektif untuk penjual, pembeli, dan pemerintah dalam melakukan transaksi cross border e-commerce.

    "Jika sebelum keluarnya peraturan ini memasukkan barang-barang impor yang nilainya di bawah USD75 memalui PJT dibebaskan bayar pajak dan bea masuk. Maka setelah keluarnya Permenkeu, aturan BM & pajak dalam rangka impor (PDRI) kepabeanan tidak jauh berbeda antara PLB e-commerce dengan PJT karena PLB e-commerce tidak mengenal threshold," bebernya.

    Sementara itu, bagi industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM), Permenkeu ini juga berdampak menciptakan terjadinya kesamaan level playing field. Para pengusaha sama-sama harus membayar PPN, dibanding sebelumnya mereka tidak membayar PPN.

    Dia bilang, para pelaku IKM tidak berkeberatan dengan keluarnya peraturan ini. Jika biasanya mereka harus mengimpor bahan baku, lantas diproduksi buat ekspor. Kini mereka bisa memasukkan produknya ke dalam PLB e-commerce karena PLB e-commerce mendukung produk-produk IKM yang diproduksi untuk ekspor.

    "Untuk bahan baku yang tidak ada di dalam negeri, mereka biasanya melakukan impornya melalui PLB e commerce. Melalui sistem impor kolektif dan dibantu oleh PLB e-commerce, maka bahan baku yang digunakan untuk tujuan ekspor mendapat fasilitas tidak perlu membayar bea masuk. Sebab bahan baku yang digunakan untuk produksi dan akan diekspor, apabila masuk ke PLB, tidak dikenai bea masuk," urai Lisa.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Handito Joewono mengemukakan Permenkeu 199/2019 tentang turunnya ambang batas (threshold) menjadi USD3 dari sebelumnya USD75 yang dikenai pajak, membuat level of playing field antara perusahaan offline dan online trading menjadi lebih setara.

    "Kesetaraan level of playing field menciptakan rasa keadilan berbisnis dan diharapkan meningkatkan gairah mengembangkan bisnis, khususnya bagi para pedagang dan produsen produk dalam negeri. Permenkeu ini juga turut berdampak memberi tambahan insentif bagi produsen dalam negeri, khususnya bagi IKM dan UKM berorientasi ekspor," jelas dia.

    Handito yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bidang Pengembangan UMKM ini mengatakan para peritel nasional yang akhir-akhir ini tergerus oleh produk luar negeri yang masuk ke pasar dalam negeri dengan harga lebih murah melalui sistem e-commerce, merasa mendapat angin segar dengan keluarnya peraturan ini. Pemerintah dinilai memperhatikan kepentingan mereka.

    "Secara umum PMK 199/2019 ini secara luas akan menekan defisit neraca perdagangan. Tidak hanya karena produk barang jadi impor perlahan-lahan akan berkurang, tetapi juga karena dari kebijakan ini diharapkan nilai ekspor akan mulai meningkat kembali," tuturnya.

    Dalam Permenkeu 199/2019 ini, pihak Bea dan Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman yang semula ditetapkan USD75 menjadi USD3 per kiriman. Artinya, nilai produk tersebut setara dengan Rp42 ribu jika menggunakan asumsi kurs Rp14 ribu per USD.

    Selain itu pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) berlaku secara normal. Pemerintah juga merasionalisasi tarif dari yang semula antara 27,5 persen hingga 37,5 persen (dengan perincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi 17,5 persen dengan rincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10  persen, dan PPh nol persen.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id