Negosiasi Kemitraan dengan Negara Potensial Diminta Dipercepat

    Damar Iradat - 11 Desember 2019 15:41 WIB
    Negosiasi Kemitraan dengan Negara Potensial Diminta Dipercepat
    Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Wahyu Putro A
    Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara-negara potensial dipercepat. Ini demi peningkatan nilai ekspor Indonesia.

    "Ini Pak Menteri Perdagangan (Agus Suparmanto), Bu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) betul-betul, kalau perlu tiap hari kejar terus negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk bagi kita yang belum memiliki perjanjian kemitraan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

    Jokowi menyebut tim negosiasi harus betul-betul kuat dan terus-menerus bernegosiasi. Sehingga, peluang ekspor bisa masuk ke negara itu. Dia juga meminta para eksportir memaksimalkan eksekusi. 

    Jokowi mengingatkan fokus pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif dan menekan defisit transaksi berjalan serta memperbesar surplus neraca perdagangan. Dia meminta jajarannya konsentrasi pada langkah-langkah terobosan buat mengurangi impor. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau bahan baku penolong berkontribusi besar yaitu 74,06 persen dari total impor pada Januari sampai Oktober 2019. Sedangkan, impor barang modal mencapai 16,65 persen dan impor barang konsumsi 9,29 persen. 

    Adapun, jenis barang bahan baku yang angka impornya masih tinggi antara lain besi baja USD8,6 miliar dan petrokimia  USD4,9 miliar. Jokowi meminta peluang investasi industri substitusi impor dibuka lebar. 

    "Berarti tadi besi baja, industri kimia atau petrokimia harus betul-betul dibuka, karena ini subtitusi impor ini tolong jadi catatan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), jadi catatan Pak Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan)," papar dia.

    Jokowi menuturkan, perlu langkah-langkah konkret mendorong tumbuhnya industri pengolahan, seperti industri besi baja, petrokimia, dan percepatan mandatory biodiesel B30 dalam rangka menurunkan impor BBM. Ia mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir biodiesel B30 bisa dimulai bulan ini. 

    Sementara itu, permasalahan dalam negeri juga perlu segera diselesaikan, di antaranya memangkas beberapa regulasi yang menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor, serta peningkatan kualitas produk ekspor. Ia juga meminta penyiapan kawasan industri berorientasi ekspor.

    "Yang betul-betul terintegrasi, ini semuanya harus dimulai industri petrokimia ada di mana, industri TPT (tekstil dan produk tekstil) apparel ada di mana, industri nikel ada di mana, tentukan dan benar-benar terintegrasi, sehingga efisien dan memiliki daya saing," tegas Jokowi.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id