Buwas Minta Dana BPNT Langsung Dikelola Menkeu

    Ilham wibowo - 20 September 2019 09:44 WIB
    Buwas Minta Dana BPNT Langsung Dikelola Menkeu
    Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu.
    Jakarta: Implementasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dinilai menuai celah bagi oknum penyeleweng dana negara. Evaluasi program perlu dilakukan untuk memperbaiki kendala yang terjadi.

    Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan anggaran Rp20,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan program BPNT 2019 mestinya bisa dikelola secara profesional. Program BPNT pun dinilai masih lemah ketimbang bantuan sosial pangan serupa yakni beras sejahtera (Rastra) yang dananya langsung dikelola Bulog.

    "Sekarang program BPNT programnya sendiri ada di Mensos terus barangnya ada di Bulog, uangnya seyogyanya jangan ada di salah satu baik Bulog maupun Mensos tapi ada di Menkeu," kata Buwas ditemui usai menghadiri acara penghargaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis malam, 19 September 2019.

    Pengelolaan dana Bansos oleh Kemenkeu dinilai tepat sebagai jalan tengah untuk menghilangkan kecurigaan kepada lembaga yang ditunjuk menjalankan program. Pengawalan ketat program pun kemudian bisa dilakukan agar tepat sasaran bagi penerima manfaat yakni masyarakat kurang mampu.

    "Programnya jelas adalah di Kemensos, barang untuk mengisi program ada di Bulog, uangnya ada di Kemenkeu jadi profesional, lah iya kan itu uangnya APBN," ungkapnya.

    Usulan pengalihan dana Bansos ini telah disampaikan Buwas kepada Komisi IV DPR agar segera terealisasi. Tindak lanjut usulan ini juga terlebih dahulu bakal mendengar tanggapan dari Menkeu Sri Mulyani maupun Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.

    "Sinyalnya belum, tapi itu tergantung nanti harus ada perubahan regulasi. Kita evaluasi, bukan berarti kita pasti benar dan pasti ditindaklanjuti dari kacamata Mensos seperti apa, Kemenkeu seperti apa," kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

    Buwas menambahkan, dana BPNT di Kemensos dirasakan telah menghambat kinerja Bulog yang juga terbebani penugasan negara dalam menyerap hasil panen petani. Meski tak merinci dana keseluruhan, Bulog mesti menyiapkan uang sebesar Rp14-16 miliar per hari atau Rp240 miliar-Rp250 miliar per bulan untuk membayar bunga pinjaman dari bank.

    "Supaya petani punya jaminan bahwa apa yang dia produksi bisa dibeli dengan harga yang pantas kami  jadikan buffer stock cadangan beras pemerintah. Pangan kan ada batas waktunya sedangkan uang yang kita gunakan adalah uang pinjam, kalau pinjaman ada bunga karena bank komersil," ungkapnya.

    Program BPNT yang mekanismenya melalui sistem pembayaran elektronik sebesar Rp110 ribu itu juga jadi akar masalah beras Bulog tidak terserap dengan baik. Saat ini Bulog telah menjamin kualitas beras yang disalurkan ada di level medium. Jika dibiarkan, kata Buwas, Bulog bahkan terancam gulung tikar.

    "Kalau beras yang kita gunakan ini tidak bisa digunakan kembali atau disalurkan atau dijual pangan ini akan rusak. Ini kan ada tanggungan bunga pinjaman, ini akan merontokkan Bulog sendiri dan ini harus dikelola dengan baik," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id