Kemenhub Larang Promo Tarif Ojek Online Secara Beruntun

    Ilham wibowo - 21 Mei 2019 19:56 WIB
    Kemenhub Larang Promo Tarif Ojek <i>Online</i> Secara Beruntun
    Illustrasi. Dok : MI.
    Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melarang aplikator ojek online memberikan tarif promo secara beruntun. Rencana ini pun telah dimasukan dalam draft revisi Kepmenhub Nomor 348 Tahun 2019. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya telah mengkaji regulasi tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Survei pun telah dilakukan melalui lembaga internal dan lembaga independen. 

    "Diskon memungkinkan dimasukan tapi ada batas waktu dan besarannya, tidak seperti sekarang sampai nol rupiah atau satu rupiah berturut-turut," kata Budi ditemui di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019. 

    Selama implementasi, Kemenhub mengkaji kepatuhan aplikator seperti Gojek dan Grab. Selain itu pemantauan persepsi serta dampaknya terhadap mitra pengemudi dan konsumen juga menjadi poin utama.  

    Menurut Budi, tarif diskon maupun promo ojek online akan dibatasi agar tetap berada pada mekanisme persaingan usaha yang sehat. Pemantauan hingga sanksi tegas juga akan dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    "Kalau begitu itu namanya masuk dalam katagori predatory pricing persaingan tidak sehat dan ini sudah jadi ranah KPPU," paparnya. 

    Mulai hari ini, Budi akan memaparkan evaluasi tarif ojek online tersebut langsung bersamaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Rencananya, aturan sanksi bagi aplikator juga akan dimasukan dalam aturan yang baru. 

    "Dalam regulasi itu ada warning yang menyatakan bahwa menyangkut diskon mungkin boleh dengan catatan waktu dibatasi atau besarannya," ungkapnya. 

    Sebelumnya, Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan promo tarif yang diterapkan aplikator sudah di luar batas wajar. Harga jasa yang dibayarkan oleh konsumen menjadi jauh di bawah biaya produksi jasa tersebut.

    "Praktik promosi sebenarnya merupakan praktik marketing umum bila diberikan secara wajar. Tetapi, bila promonya jor-joran seperti harga Rp1 atau Rp0, itu sudah di luar batas wajar," ujar Syarkawi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

    Dia bilang, praktik promo di luar batas kewajaran melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Pasal 20 disebutkan pelaku usaha dilarang memasok barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi, atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.

    "Dengan hanya ada satu pemain dominan, pemain tersebut akan bebas menerapkan harga. Pada transportasi online uniknya monopoli tidak akan hanya merugikan konsumen tapi juga driver karena mereka akan kehilangan posisi tawar dan pilihan," tutur dia.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id