Angka tersebut naik Rp2 triliun dari usulan awal pemerintah yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp35 triliun. Pemerintah akan melihat ruang likuiditas BUMN mana saja yang nantinya akan pungut lebih banyak.
BERITA TERKAIT
"Setelah menyisir lebih jauh, kita tambah Rp2 triliun menjadi Rp37 triliun. Tapi dengan syarat kami tidak akan pungut dari BUMN infrastruktur yang membantu percepatan pembangunan," terang Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A putro, dalam rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015) malam.
Kesepakatan untuk menambahkan setoran dividen BUMN itu pun harus melalui perdebatan alot yang berlangsung hingga Selasa, 3 Februari 2015 pukul 23.00 WIB antara Pemerintah dan DPR. Pasalnya, pemerintah tetap 'ngotot' mempertahankan kewajiban perusahaan pelat merah terhadap negara tetap pada usulan awal.
Sedangkan DPR menginginkan setoran tersebut meningkat hingga Rp40 triliun, mengingat banyak BUMN yang memiliki performa apik. Akhirnya, keduanya mengambil jalan tengah dengan memilih angka Rp37 triliun.
"Kami sulit menyetujui dividen yang Rp35 triliun karena realitanya BUMN bagus performanya," terang Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo.
Menurutnya, BUMN seperti PT Angkasa Pura (Persero) dan PT Pelindo (Persero), merupakan perusahaan pelat merah yang memiliki aset-aset berharga dan berada dalam wilayah bisnis yang bisa meraup pendapatan besar. Sedangkan khusus untuk BUMN yang fokus untuk rakyat seperti PT KAI (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia atau pabrik gula dimaklumi untuk tak dipungut banyak.
"BUMN di industri penerbangan misalnya, kami berharap ada tambahan dari situ," tutur Sigit.
Senada, anggota Banggar lainnya menimpali program pemerintah itu sangat ambisius dan membutuhkan dana yang besar. Jika setoran dividen makin kecil, pemerintah terkesan seperti tak melakukan extra effort dalam mengisi kas negara yang nantinya digunakan untuk membiayai program kerja. Legislatif tak ingin setoran dividen malah turun dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi Rp36,2 triliun.
"Kita ini berusaha untuk menutup lubang jadi Rp40 triliun, agar nawacita enggak menjadi duka cita nantinya," tambah Said Abdullah dari Fraksi PDIP.
(AHL)
