Pengusaha Akui Tak Rela Bayar Pajak

    Suci Sedya Utami - 16 Oktober 2019 10:34 WIB
    Pengusaha Akui Tak Rela Bayar Pajak
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
    Jakarta: Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengakui jika ada pertanyaan relakah membayar pajak, maka jawabannya tidak.

    Ia mengatakan ketidakadilan membuat pengusaha malas untuk membayar pajak. Suryadi menjelaskan dari banyaknya pengusaha yang menjalankan bisnisnya di Tanah Air, namun jumlah yang membayar pajak adalah orang-orang yang sama. Ia mengatakan yang membayar hanya sekitar seribu orang dan harus menanggung pajak para pegawainya.

    "Apakah pengusaha rela bayar pajak? Jawabannya tidak, karena enggak fair. Satu juta orang yang membayar menanggung 265 juta penduduk, ya beratlah," kata Suryadi, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Menurut Suryadi ditambah lagi dengan tidak dilibatkannya pengusaha setiap kali otoritas pajak membuat aturan. Dewasa ini, kata dia, seringkali peraturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak atau Menteri Keuangan baru disosialisasikan setelah dikeluarkan.

    Padahal, menurut dirinya, maunya pengusaha yakni dilibatkan sebelum dibuat. Pengusaha ingin agar diajak berdiskusi dan dimintai pendapat. Ia bilang apabila masukan-masukan yang ada ditampung, maka akan membuat aturannya menjadi lebih sempurna.

    Belum lagi kata Suryadi, target yang dibuat kerap tidak realistis. Rumus pertumbuhan pajak yakni pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Apabila ekonominya tumbuh lima persen dan inflasi tiga persen, maka dari mana bisa kenaikan pajaknya mencapai 20 persen.

    Selain itu, kenaikannya dipandang aneh karena dibandingka dengan target di tahun sebelumnya. Seharusnya membuat target dihitung berdasarkan capaian di tahun sebelumnya, bukan malah target dibandingkan dengan target. Dia bilang banyak bertemu orang pajak yang juga mengeluh terkait target yang tinggi, sehingga ujung-ujungnya berburu di kebun binatang.

    Sebagai contoh ayam dan telur. Pajak diibaratkan sebagai telur dan pengusaha diibatatkan sebagai ayam. Pemerintah menerima telur, bukan ayamnya. Apabila ayamnya dipotong maka akan mati dan tidak menghasilkan telur. Begitu juga dengan pengusaha, bila terus menerus ditekan maka akan membuat usahanya mati dan akibatnya tidak bisa menghasilkan pajak bagi negara.

    "Bagaimana supaya pengusaha enggak stres? Ya didukung," ucap Suryadi.

    Maka dia mengimbau agar pemerintah belajar dari pengusaha dalam menentukan penerimaan pajak. Pengusaha, kata dia, ketika menentukan kenaikan penjualan maka akan melihat dua faktor yakni dari daerah dan sektoral. Daerah atau sektor mana yang kiranya dalam kondisi bagus dan bisa dinaikkan penjualannya. Misal Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota, maka bisa dinaikkan target pejualannya. Lalu Papua dalam kondisi sulit, maka jangan menaikkan target di daerah tersebut.

    "Jadi itu benar-benar suatu target yang realistis. Kalau itu dilakukan, pengusaha rela kok bayar pajak. Karena banyak pengusaha yang di luar negeri pun patuh bayar pajak," tutur dia.

    Selain itu, lanjut Suryadi, dia berharap agar Dirjen Pajak yang terpilih selanjutnya meruakan orang yang dekat dengan kalangan usaha. Sebab jika hubungan antara keduanya tidak harmonis maka akan berdampak pada penerimaan.

    "Kita harus bicara siapa yang bayar pajak? Yang bayar kan pengusaha. Jadi artinya kalau mau penerimaannya bagus, Dirjen Pajak dengan pengusaha punya hubungan yang bagus," jelas dia.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id