Kasus Jiwasraya-ASABRI Bukti Pengawasan Kementerian tak Berfungsi

    Suci Sedya Utami - 15 Januari 2020 17:08 WIB
    Kasus Jiwasraya-ASABRI Bukti Pengawasan Kementerian tak Berfungsi
    Analis BUMN dari Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis (LM-FEB) Universitas Indonesia Toto Pranoto. Foto: Medcom.id/Suci Sedya
    Jakarta: Managing Director Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto menilai kasus kemelut keuangan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI (Persero) mejadi bukti pengawasan yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berjalan dengan baik.

    Begitu juga pengawasan dari kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga tidak berfungsi dengan baik.

    Toto menilai, sebagai perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jiwasraya dan ASABRI nyatanya tidak luput dari kasus yang berpotensi mencemarkan nama BUMN. Ironisnya, kementrian dan lembaga juga terlambat mendeteksi adanya permasalahan.

    "Jadi saya harus mengkritik bahwa fungsi pengawasan dengan baik demikian pula dengan fungsi auditor negara BPK, kan dia bilang sudah menemukan masalah sejak beberapa tahun terakhir tapi kenapa tidak ditindaklanjuti," kata Toto pada Medcom.id, Rabu, 15 Januari 2020.

    Toto mengatakan, semestinya Kementerian BUMN meminta perbaikan laporan keuangan apabila BPK sudah menunjukkan ada yang tak beres.

    Selain itu, BPK berhak menanyakan, bahkan tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan yang menandakan adanya masalah, jika perusahaan tidak juga menunjukkan perbaikan.

    "bisa jadi BPK sudah menemukan temuan dan sudah menyampaikan, tapi mandek di kementerian tidak ada tindak lanjut. Lalu OJK juga mungkin sudah dikasih tembusan laporan BPK, tapi enggak ada penanganan yang tegas," tutur Toto.

    Artinya, kata Toto, koordinasi antarkementerin dan lembaga tidak berjalan dengan baik. Sehingga buntutnya mereka kecolongan bahwasanya ada masalah yang seharusnya bisa dibenahi sejak awal.

    Berkaca dari kasus ini, Toto berharap tidak ada kasus serupa lagi pada perusahaan pelat merah. Adapun langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan, yakni dengan meletakkan sosok-sosok profesional dan memiliki kompetensi di dalam jajaran direksi dan juga komisaris.

    "Taruhlah manajemen yang profesional karena yang dikelola uangnya jumlahnya besar sekali," jelas dia.

    Seperti diketahui dugaan korupsi terjadi di dua perusahaan berpelat merah tersebut yakni Jiwasraya dan ASABRI hingga menyebabkan potensi gagal bayar pada para nasabahnya. Kasus rasuah itu pertama kali terungkap di Jiwasraya. Bahkan, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka.

    Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

    Belakangan ini dugaan korupsi juga terjadi di ASABRI. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ASABRI merugi negara Rp10,4 triliun.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id