Tuban Petrochemical Diusulkan Jadi BUMN

    Desi Angriani - 31 Oktober 2019 07:26 WIB
    Tuban Petrochemical Diusulkan Jadi BUMN
    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. MI/BARY FATHAHILAH.
    Jakarta: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya TPI saat ini dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

    "TPI juga tadi sudah kita usulin supaya jadi BUMN sendiri," kata Luhut, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Luhut meyakini kawasan Tuban memiliki potensi besar bila berdiri sendiri. Bahkan hidrogen yang dihasilkan dari TPI bisa digunakan untuk pengembangan produk biodiesel B30 hingga B100. "Nantinya, produk-produk yang dihasilkan dari kawasan tersebut bisa menggantikan yang selama ini masih harus diimpor," tuturnya.

    Pemerintah sebelumnya mengonversi surat utang PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) menjadi saham negara. Saham pemerintah pun bertambah dari 70 persen menjadi 95,9 persen. Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto mengatakan utang Tuban Petro ke pemerintah mencapai Rp3,3 triliun.

    Meski mengonversinya menjadi 25 persen saham, utang Tuban Petro masih tersisa Rp700 miliar. "Masih tersisa sedikit. Itu sekitar Rp700 miliar. (Utang TPI) sekarang itu Rp3,3 triliun," ucap Sukriyanto, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Tuban Petro merupakan induk usaha (holding company) dari Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Petro Oxo Nusantara (PON), dan Polytama Propindo. Perusahaan ini dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian utang Grup Tirtamas Majutama (pemilik TPPI) kepada sejumlah bank.
     
    Pemerintah menguasai 70 persen saham Tuban Petro, sisanya sebesar 30 persen dikuasai Tirtamas. Pada 27 Februari 2004, Tuban Petro menerbitkan obligasi kepada Kemenkeu berupa MYB dengan nilai pokok Rp3,266 triliun.
     
    Namun, Tuban Petro dinyatakan gagal bayar pada September 2012. Sejak saat itu, kuasa saham pemilik lama dinyatakan sudah beralih sepenuhnya kepada pemerintah atau Kemenkeu.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id