Elektronifikasi Transaksi Pemda Dukung Target Inflasi

    Husen Miftahudin - 13 Februari 2020 18:34 WIB
    Elektronifikasi Transaksi Pemda Dukung Target Inflasi
    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
    Jakarta: Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda).

    Kesepakatan dalam rapat koordinasi antarpimpinan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) itu, diharapkan mampu menjaga kestabilan inflasi dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen, seusai target Bank Indonesia di 2020.

    Ada tiga langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama, menjaga inflasi komponen bergejolak (volatile food) dalam kisaran empat plus minus satu persen melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif selaras dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Implementasi strategi difokuskan untuk menurunkan disparitas harga antarwaktu dan antarwilayah.

    "Selain itu, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Juga memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital, termasuk sinkronisasi program dan data," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis yang dinukil dari laman resmi Bank Indonesia, Kamis, 13 Februari 2020.

    Langkah strategis pengendalian inflasi selanjutnya adalah dengan memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat. Kemudian, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada Juni 2020 dengan tema 'Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju: Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Korporatisasi dan Digitalisasi UMKM'.

    Menurutnya, sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tetap rendah terkendali pada level 2,72 persen dan berada dalam kisaran sasaran 3,5 plus minus satu persen.

    "Pencapaian ini merupakan terendah selama dua dekade terakhir dan melanjutkan tren terjaganya realisasi inflasi pada kisaran sasaran selama lima tahun terakhir," klaim dia.

    Inflasi yang terus menurun dan terkendali dalam sasaran dipengaruhi oleh semakin terjangkarnya ekspektasi inflasi dan terjaganya kestabilan nilai tukar. Ini merupakan hasil dari kuatnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Di sisi lain, pembangunan infrastruktur terus dioptimalkan sehingga memberikan dampak positif dalam perbaikan konektivitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Inflasi yang rendah dan stabil dinilai telah mendukung momentum pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

    "Hal ini berkontribusi positif dalam menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi penanaman modal termasuk investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian," ucap Onny.

    Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasarannya tiga plus minus satu persen pada 2020.

    "Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju," harap Onny.

    Kesepakatan untuk melakukan percepatan serta perluasan elektronifikasi transaksi pemda diharapkan bisa memperkuat koordinasi dalam kerja sama kelompok teknis, serta tim percepatan digitaliasi daerah untuk mendukung elektronifikasi dari transaksi pemda.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan.

    Sri Mulyani mengatakan penerapan elektronifikasi transaksi pemda diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel. Bukan hanya itu, dirinya berharap dana yang dikelola oleh pemda bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat.

    "Bapak Presiden sudah beberapa kali mengatakan khusus kepada kami Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan di dalam cara kita mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian.

    Sementara itu, Tito menyebutkan penerapakan elektronifikasi ini bisa mencegah terjadinya kebocoran pada anggaran pemda. Dengan kehadiran sistem ini, maka belanja maupun pendapatan daerah bisa dilacak karena ada jejak penggunaan dan penerimaan dari anggaran pemda.

    "Kalau seandainya bocor, menjadi berkurang. Dengan sistem ini kita bisa meminimalisir potesi kebocoran-kebocoran tersebut. Karena dengan sistem digitaliasi elektronifikasi ini semua bisa di-trace karena by banking system," jelas dia.

     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id