Appnindo Minta Pemerintah Proposional Menaikkan HJE Vape

    Ilham wibowo - 12 Februari 2020 19:48 WIB
    Appnindo Minta Pemerintah Proposional Menaikkan HJE Vape
    Ilustrasi. FOTO: AFP.
    Jakarta: Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo) menilai Pemerintah perlu seimbang saat merealisasikan kebijakan menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok elektrik atau vape pada tahun ini. Pengendalian dinilai perlu dilakukan sesuai tingkat yang dianggap memberikan dampak bahaya.  

    "Kami lagi bicara sama Bea Cukai  supaya kalau bisa sih enggak naik, kalaupun harus naik ya yang wajar lah jangan hanya karena mengikuti kenaikan cukai rokok," kata Ketua Umum Appnindo Syaiful Hayat dalam sebuah diskusi di kawasan M Bloc Space, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2020.

    Syaiful menuturkan vape saat ini sudah dikenakan tarif cukai tertinggi yakni 57 persen dari harga jual. Angka tersebut, kata dia, terbilang lebih tinggi ketimbang rokok konvensional yang hanya 20 persen.

    "Selama itu kenaikan yang wajar kita tidak ada masalah, tapi tidak mungkin naik dari tarifnya ya karena 57 persen itu sudah paling tinggi," ujarnya.

    Wacana untuk menaikkan HJE pun mesti melihat jenis di Indonesia yang komponen utamanya berupa cairan maupun kapsul. Menurut Syahrul, kedua komponen tersebut tidak bisa disamakan terlebih ada tekanan dari pelaku industri rokok yang menginginkan adanya kesetaraan HJE.

    "Kami memang lagi advokasi sebenarnya ke pemerintah supaya kenaikannya itu proporsional, artinya antara bentuk cartridge maupun liquid atau bentuk lainnya supaya juga seimbang gitu. Intinya agar jangan sampai kenaikannya semata-mata karena ada tekanan dari industri rokok yang memang dinaikkan baik dari tarif maupun harga jual ecerannya," paparnya

    Syaiful berpendapat, Direktorat Bea dan Cukai mesti mengedepankan sudut pandang terhadap pengenaan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok elektrik. Apabila resmi secara kesehatan dianggap berbahaya, tarif cukai dianggap wajar dikenakan lebih tinggi.

    "Sedangkan kita sebenarnya untuk pendekatan harm reduction ini sebenarnya jauh dari bahaya dibandingkan rokok. Kami maunya dengan emisi yang sedikit justru tarifnya harus lebih rendah," ungkapnya.

    Meskipun demikian, ia menambahkan,  pihaknya bakal terus mengikuti regulasi yang diberikan pemerintah. Bahkan, ia mendorong aturan lebih spesifik mengenai kehadiran industri vape dibentuk untuk menjamin kepastian bisnis.

    "Pengenaan cukai buat kami itu sebenarnya kami berterima kasih, karenasebenarnya kami itu mau diatur, tapi nanti pelan-pelan kami akan coba buktikan bahwa dengan harm reduction ini seharusnya pengenaan cukai itu mengikuti tingkat keberbahayaan itu," pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berencana menaikan HJE vape agar ada kesamaan level playing field dengan industri rokok konvensional yang juga mengalami kenaikan tarif cukai maupun HJE tahun ini.

    Perubahan bakal dilakukan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Adapun saat ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2018, pemerintah telah menetapkan HJE minimum untuk HPTL berupa ekstrak dan esens tembakau.

    Olahan tembakau berupa batang HJE minimum sebesar Rp1.350 per batang, kemudian untuk olahan yang berupa cartridge HJE minimum sebesar Rp30 ribu per cartridge. Sementara HJE minimum untuk olahan yang berupa kapsul sebesar Rp1.350 per kapsul kemudian olahan yang berupa cairan HJE minimum sebesar Rp666 per mililiter.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id