Bappenas dan Konsep Perencanaan yang Ambisius

    Desi Angriani - 18 Oktober 2019 09:34 WIB
    Bappenas dan Konsep Perencanaan yang Ambisius
    Ilustrasi. FOTO: dok MI/Ramdani.
    Jakarta: Parameter fundamental ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir cukup ambisius. Sebagai lembaga strategis yang menyusun rencana pembangunan nasional, Bappenas dinilai belum realistis.

    Memang tidak mudah mengakselerasi derap pembangunan sekaligus merumuskan konsep yang terintegrasi antar-kementerian/lembaga. Buktinya, pucuk pimpinan Bappenas berganti sebanyak tiga kali selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo.

    Semula kursi Kepala Bappenas atau Menteri PPN ditempati oleh Andrinof Chaniago. Selang setahun, posisi Andrinof diduduki Sofyan Djalil yang saat itu menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

    Pada reshuffle kabinet jilid II, Jokowi kembali mengotak-atik Bappenas dan memutuskan Bambang Brondjonegoro memegang kendali. Sofyan pun digeser ke kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang.

    "Ya mengumpulkan semua atau menyinergikan semua usulan lintas sektor dari semua daerah susah juga. Biar in line dan tidak tumpang tindih," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 18 Oktober 2019.

    Berdasarkan evaluasi Bappenas, baru 51,35 persen kegiatan pemerintah yang sesuai dengan indikator kinerja. Sebab ada indikator yang tidak sesuai antara RPJMN, RKP dan RK.

    Hal itu terjadi karena anggaran yang ditetapkan belum fokus untuk mencapai tujuan strategis. Lalu RPJMN dengan rencana strategis (Renstra) di masing-masing kementerian/lembaga (K/L) masih belum selaras. Bahkan ada K/L yang belum menyusun laporan kinerjanya.

    Maka tak heran, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dirumuskan Bappenas, mayoritas target yang ditetapkan meleset. Salah satunya, target pertumbuhan ekonomi direntang 6-8 persen.

    Sementara proyeksi terakhir pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 5,1 persen pada akhir 2019. Bahkan angka tersebut lebih rendah dari rata-rata 2010-2014 yang berada di kisaran 5,5 persen.

    Indikator lain berupa rasio penerimaan pajak. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, target rasio penerimaan perpajakan mencapai 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal rasio penerimaan pajak tahun lalu hanya mencapai 11,5 persen dari PDB.

    "Kalau kita lihat RPJMN nya ini enggak sesuai tidak mencapai target realisasinya, karena RPJMN dibuat dulu sangat optimistis. Kita pahami itu karena politis, presiden terpilih menargetkan tujuh persen, kenyataannya 5,5 persen saja berat," ungkap Heri.

    Bila dicermati hanya nilai tukar dan inflasi saja yang relatif moderat. Hal ini dikarenakan keterbatasan kendali pemerintah terhadap kedua indikator tersebut.

    Inflasi selama empat tahun terakhir tetap terjaga di angka tiga persen atau di bawah RPJMN 2015-2019 yang sebesar 3,5 persen. Sementara nilai tukar yang ditargetkan Rp12.050 per USD kini mencapai kisaran Rp14.000 per USD.

    Di balik target ambisius makroekonomi tersebut, pemerintah mengklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

    Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan tingkat pengangguran terbuka Indonesia tercatat sebesar menjadi 5,01 persen atau turun 0,12 persen poin dibanding tahun lalu. Angka ini merupakan yang terendah sejak krisis 1997-1998.

    Selanjutnya, tingkat kemiskinan telah turun dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen. Capaian positif dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga terus meningkat menjadi 0,89 persen.

    "Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir 2014, di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak tren penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," kata Bambang dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Meski demikian, Bappenas diminta lebih realistis dalam menyusun RPJMN 2019-2024. Kerangka atau target makroekonomi ke depan mesti melihat perkembangan ekonomi global dan potensi perlambatan ekonomi dalam negeri.

    Pemerintah pun harus menghapus faktor penghambat pertumbuhan ekonomi seperti regulasi yang tumpang tindih dalam menarik investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja, pelebaran defisit transaksi berjalan serta penurunan ekspor.
     

    Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota


    Rencana pemindahan ibu kota menjadi gebrakan Bappenas di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Rencana tersebut sempat menuai pro dan kontra lantaran masalah banjir, kemacetan, dan urbanisasi tak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah pusat.

    Meski ibu kota pindah, Jakarta tak akan serta merta terbebas dari masalah banjir, macet, dan serbuan urbanisasi.

    Namun, di sisi lain beban berat Jakarta perlu dikurangi dengan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Secara tidak langsung sumber ekonomi baru dapat tercipta sehingga mengurangi ketimpangan antarwilayah.

    Akhirnya, pemerintah memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Wilayah ini dipilih karena paling minim risiko bencana baik gempa, banjir, gunung meletus hingga kebakaran hutan.

    Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun.

    Dana ini disebut tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni seperti penerimaan pajak melainkan skema kerja sama pengelolaan aset.

    Dana pemindahan Ibu Kota dari APBN hanya sekitar 19,2 persen saja atau sekitar Rp89,47 triliun. Sisanya, mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.

    Sayangnya dalam APBN 2020, pemerintah baru menganggarkan Rp2 triliun yang tersebar di beberapa kementerian. Sementara pemindahan pusat pemerintahan dalam tahap pertama ditargetkan rampung tiga tahun.

    Misalnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri, rumah dinas PNS/ TNI/ Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

    Lalu pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, hingga sarana penunjang.

    Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus menilai anggaran yang disiapkan pemerintah saat ini sebatas untuk kajian dan rencana awal pembangunan infrastruktur di lokasi ibu kota baru. Pemerintah pun tampak masih menunggu masterplan dari Kementerian PUPR dan Undang-Undang yang akan disusun bersama dengan DPR.

    "Dalam dokumen perencanaan RPJMN yang 2020 belum ada bahkan di APBN tahun depan juga belum ada anggaran untuk pembangunan. Apakah entah mau studi kelayakan dulu apa bagaimana, jangan ujug-ujug harus ada perencanaan bagaimana Jakarta dan Pulau Jawa ke depan," ungkap Heri.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id