Pemerintah Percepat Elektronifikasi Transaksi Pemda untuk Akuntabilitas

    Eko Nordiansyah - 13 Februari 2020 11:50 WIB
    Pemerintah Percepat Elektronifikasi Transaksi Pemda untuk Akuntabilitas
    Penandatanganan kerja sama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda). Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.
    Jakarta: Pemerintah sepakat untuk melakukan percepatan serta perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda). Langkah ini diharapkan bisa memperkuat koordinasi dalam kerja sama kelompok teknis, serta tim percepatan digitaliasi daerah untuk mendukung elektronifikasi dari transaksi pemda.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan.

    Sri Mulyani mengatakan penerapan elektronifikasi transaksi pemda diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel. Bukan hanya itu, dirinya berharap dana yang dikelola oleh pemda bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat.

    "Bapak Presiden sudah beberapa kali mengatakan khusus kepada kami Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan di dalam cara kita mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.

    Sementara itu, Tito menyebutkan penerapakan elektronifikasi ini bisa mencegah terjadinya kebocoran pada anggaran pemda. Dengan kehadiran sistem ini, maka belanja maupun pendapatan daerah bisa dilacak karena ada jejak penggunaan dan penerimaan dari anggaran pemda.

    "Kalau seandainya bocor menjadi berkurang. Dengan sistem ini kita bisa meminimalisir potesi kebocoran-kebocoran tersebut. Karena dengan sistem digitaliasi elektronifikasi ini semua bisa di-trace karena by banking system," katanya.

    Dirinya menambahkan elektronifikasi juga membantu penanganan kasus korupsi atas penyalahgunaan keuangan daerah. Untuk itu, Kemendagri berterima kasih atas kerja sama antara kementerian dan lembaga untuk memperbaiki akuntabilitas anggaran pemda.

    "Itu tidak hanya cukup dengan menindak. Korupsi bisa terjadi karena niat dan kesempatan. Kalau kesempatan kita memberikan peluang kepada pemegang anggaran untuk menyalahgunakan. Kita membuat sistem untuk membuat kesempatan itu lebih kecil," pungkas dia.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id