RI Ajak Kolombia Perjuangkan CPO di Uni Eropa

    Husen Miftahudin - 25 Maret 2019 16:12 WIB
    RI Ajak Kolombia Perjuangkan CPO di Uni Eropa
    Illustrasi. MI/Gino.
    Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Ratu Silvy Gayatri menyatakan bakal menggandeng Kolombia untuk memperjuangkan kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Kolombia merupakan salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia.

    "Salah satu negara latin yang bisa kita ajak kerja sama itu Kolombia. Karena dia produsen sawit, makanya kita harus kerja bareng dengan Kolombia, baik pemerintah maupun pebisnisnya," ujar Silvy di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Arlinda enggan memberikan keterangan lengkap soal rencana pemerintah RI membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

    "Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah dan sedang melakukan koordinasi. Yang pasti, pemerintah sedang berupaya agar kelapa sawit kita bisa tetap ekspor," ungkap Arlinda.

    Pemerintah Indonesia telah memastikan bakal mengajukan banding terkait dicoretnya kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel oleh Komisi Uni Eropa. Dalam keputusan tersebut, kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang menyebabkan deforestasi atau kerusakan hutan. Hal ini tertuang dalam gagasan Renewable Energy Directive (RED) II oleh Uni Eropa sejak November 2018.

    "Kalau Eropa memang maju terus, kita juga akan pergi ke sana. Kita akan sampaikan pendapat kita, nanti kan dikumpulkan pendapat dari masing-masing negara," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Kamis malam, 14 Maret 2019.

    Penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) rencananya akan ditetapkan pada 2030. Jika disahkan, kebijakan tersebut bakal memberi dampak signifikan pada ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Sebab Uni Eropa tak hanya melarang peredaran minyak sawit mentah dan biodiesel, tapi juga melarang seluruh produk turunan yang menggunakan minyak sawit mentah.

    Hubungan RI-Uni Eropa kian memanas saat benua biru itu percaya diri menghadapi rencana Indonesia terkait persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit ke WTO. Teranyar, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana boikot produk-produk Uni Eropa.

    "Kalau itu dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi, kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga (perdagangan) kita dengan Eropa," ujar Kalla di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2019.

    Kalla meminta Uni Eropa memikirkan kembali sikap itu. Menurut dia, kampanye negatif itu tak hanya merugikan petani Indonesia, tapi juga Uni Eropa. Pasalnya, setidaknya ada 15 juta petani kepala sawit di Indonesia. Mereka berpotensi tidak akan membeli produk Eropa karena kondisi ekonomi yang tak baik. 

    "Mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak maka kita tidak beli barang Eropa. Bisa terjadi itu," ucap dia.

    Penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) rencananya akan ditetapkan pada 2030. Jika disahkan, kebijakan tersebut bakal memberi dampak signifikan pada ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Sebab Uni Eropa tak hanya melarang peredaran minyak sawit mentah dan biodiesel, tapi juga seluruh produk turunan yang menggunakan minyak sawit mentah.

    Selain gagasan RED II, industri kelapa sawit di Indonesia sedang mengalami tantangan lain yang membuat ekspor pada tahun ini tidak akan sebaik tahun lalu. Wakil Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan tuduhan subsidi biodiesel oleh Amerika Serikat (AS) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi.

    "Di 2017 ekspor sedikit. Di 2018 ada ekspor karena keputusan antidumping kemarin dicopot. Tahun ini tergantung karena tuduhan antisubsidi sedang diproses. Kalau itu dibenarkan, akan terhambat lagi ekspor," ujarnya, belum lama ini.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84 persen dari USD649 juta pada 2013 menjadi USD150 juta pada 2016. Namun untuk tuduhan subsidi biodiesel, Togar mengatakan, ekspor memang kemungkinan turun tetapi tidak sampai nol.

    "Enggak sampai nol juga sih, tapi akan lebih sedikit dari 2018. Tergantung keputusannya kapan di announce sama mereka," kata dia.

    Pada 2017, ekspor biodiesel Indonesia tercatat sebanyak 164 ribu kiloliter dan mengalami peningkatan pada 2018 menjadi sekitar 1,56 juta kiloliter, naik signifikan sebanyak 851 persen.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id